Komisi II Hearing Bersama SKPD Mitra Kerja

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Untuk mengetahui sejau mana kesiapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja,  Komisi II DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengundang Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Perkebunan (Disbun) dan Dinas KopErasi (Diskop).

Dalam pertemuan tersebut, Komisi II menekankan agar SKPD mitra kerja mereka melakukan perencanaan program sematang-matangnya. Tujuanya menepis anggapan miring ditengah kalangan masyarakat bahwa dinas selama ini sengaja melalaikan kegiatan.

“Artinya setelah pertenmuan itu, kami sepakat selambat-lambatnya dalam tiga hari kedepan SKPD bisa menyebutkan jumlah paket pekerjaan yang akan mereka lelang,” terang Ketua Komisi II DPRD Inhil, Junaidi, Senin (11/3).

Kalangan Komisi II juga mengeluhkan ketidak transparanya beberapa SKPD dalam menjelaskan kegiatan. Sebab, saat ini masih ada SKPD yang mengakui masih melakukan penyusunan kegiatan padahal APBD 2013 sudah disahkan pada akhir Desember 2012 silam.

Hal itu memang diakui dinas, namun mereka (SKPD) tetap menolak jika dikatakan sengaja menutupi berbagai kegiatan. Menurut mereka saat ini sedang dilakukan pembahasan ditingkat internal dan beberapa hari kedepan sudah bisa diketahui hasilnya.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Inhil, Junaidi dan dihadiri beberpa anggota seperti H Bakri, Herwanissitas, Edy Sindrang, Irwandi dan Zukarnaen. Mereka meminta dinas terkait mempersiapakan literatur menjelang adanya pertemuan masalah yang terkait dengan bidang Komisi II.

“Khusus untuk Diskop, kita akan mengundang pihak perbankan. Kita ingin tahu sejauh mana mereka telah menyalurkan program Diskop yang berkaitan dengan Keredit Usaha Rakyat (KUR),”kata anggota Komisi II DPRD Herwanissitas.

Selanjutnya, Komisi II tetap menegaskan agar dinas terkait untuk sesegra mungkin menyiapkan masing- masing pekerjaan rumah (PR) yang tertunda pada tahun sebelumnya. Untuk Disperindag, mereka (Komisi II, red) meminta agar pasar yang belum difungsikan, tahu 2013 ini agar dapat diaktifkan sebagaimana harapan masyarakat.

Demikian pula dengan masalah perkebunan. Dimana saat ini diketahui sektor perkebunan menjai salah satu masalah yang menjadi sorotan. Persoalan hama kelapa, trio tata air, peremajaan kelapa dan investor perkebunan turut dijadikan bahan diskusi. Sebab, menurut Komisi II, faktor-faktor tersebut diatas merupakan pemicu kuat terjadinya banyak persoalan dilapangan.(dro/*1)