10 Desember 2025

Media Ekspres

Mengulas Berita dengan Data Akurat

Komitmen Pemkab se Riau Dinilai Tinggi Dukung Program PNPM-MPd

Bagikan..
kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Propinsi Riau, H.Daswanto.
kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Propinsi Riau, H.Daswanto.

Pekanbaru (www.detikriau.org) — Komitmen pemerintah  di Propinsi Riau  dalam membangun desa akan terus  dilakukan , baik melalui program nasional PNPM Mandiri Perdesaan maupun Program  Pemerintah di daerah.  Tentu saja pembangunan desa ini tidak terlepas dari perhatian pemerintah daerah di kabupaten. Dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan program, karena pemerintah kabupatenlah yang memiliki komitmen dalam pengalokasian anggaran. 

Di Propinsi Riau, komitmen pemerintah Kabupaten  dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) tahun 2013 dinilai sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat dari dukungan lebih terhadap alokasi  DDUB (dana daerah urusan bersama) yang dihitung secara nasional. Propinsi Riau termasuk propinsi tertinggi dalam penambahan DDUB di tahun 2013, yakni sebesar 31 %. Perhatian ini mendapat respon yang cukup positip oleh Koordinator RMC1 Ismail, dalam kesempatannya berkunjung ke Riau.

Selain penambahan DDUB (Dana Daerah Urusan Bersama), perhatian pemerintah derah di Riau yang sangat tinggi ini juga dapat dilihat dengan proses pencairan dana PNPM Mandiri Perdesaan. Pada perjalanan program hingga akhir bulan agustus 2013 ini  pencairan APBD di kabupaten  ini sudah mencapai 89 %.

Menurut data yang dihimpun dari konsultan managemen Nasional PNPM MPd Riau, beberapa Pemerintah daerah bahkan sudah mencairkan dana mencapai 100 %. Yakni Kabupaten Bengkalis dan Indragiri Hulu, .”ini artinya, sudah tidak ada lagi kendala dana dalam proses pembangunan pada Program PNPM MPd yang dilaksanakan hingga ke desa-desa.

“Saya sangat apresiasi melihat perhatian pemerintah kabupaten di Riau. Kerjasama yang baik ini tentu saja sangat bermanfaat untuk pembangunan di desa-desa, sehingga pembangunan tidak tersendat-sendat dengan alasan keterlambatan anggaran.” Ujar kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Propinsi Riau, H.Daswanto.

Diperkirakan sebelum berakhirnya tahun anggaran 2013, pembangunan di desa sudah selesai. Sehingga pengerjaan di lapangan bisa dikerjakan dengan lebih teliti dan tidak diburu oleh waktu. Sedangkan waktu yang tersisa bisa digunakan untuk menyiapkan perencanaan di tahun 2014 mendatang.(rls)