10 Desember 2025

Media Ekspres

Mengulas Berita dengan Data Akurat

PROVINSI RIAU PILOT PROJEK RMC 1 DALAM PENGENDALIAN PNPM MANDIRI PERDESAAN

Bagikan..

kepala BPM Bangdes Riau H. Daswanto. SE
kepala BPM Bangdes Riau H. Daswanto. SE

Pekanbaru (detikriau.org) — Provinsi Riau dinobatkan menjadi pilot projek se RMC (Regional Managemen Consultan) 1 dalam pengendalian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
Penobatan sebagai pilot Projek ini dikarenakan Provinsi Riau melalui BPM Bangdes (Badan pemberdayaan Masyarakat dan pengembangan desa) dinilai berhasil dalam melakukan pengendalian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM –MPd). Dibandingkan 3 Provinsi dalam RMC 1 yakni Sumut, Kepri dan Aceh, pengendalian PNPM yang dilakukan Provinsi Riau cukup baik. Dan RMC 1 merupakan penyumbang terbaik dalam pengendalian se Indonesia.
Berdasarkan penjelasan kepala BPM Bangdes H. Daswanto. SE, Keberhasilan tersebut dilihat dari kinerja dalam melakukan pengendalian program, sehingga tahun 2013 ini, sejumlah kegiatan dalam PNPM Mandiri Perdesaan berjalan sesuai dengan target, sasaran dan juga batas waktu.
“Ketiganya bisa dikerjakan dengan baik mengingat proses tahapan, pencairan anggaran dan penyerapannya sudah 100 % dikerjakan. Sehingga tidak ada silva atau sisa anggaran yang harus dikembalikan kepada pemerintah pusat,” papar Daswanto dalam Rapat Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Riau dihadapan para konsultan dan fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan dan satuan kerja kabupaten Seprovinsi Riau, Jumat (11/4/ 2014) di salah satu Hotel di Pekanbaru,
Selain menyampaikan keberhasilan pengendalian yang telah dilakukan oleh Provinsi, Kepala Badan juga menyampaikan sejumlah persoalan yang masih terus menjadi tanggungjawab pemerintah bersama para konsultan untuk segera diselesaikan.
“Pengendalian yang tidak kalah penting yang harus juga dilakukan adalah kecamatan potensi bermasalah . Saat ini dari 5 kecamatan potensi masalah telah selesai 3 dan harus diselesaikan semuanya. Juga pengendalian terhadap tunggakan simpan pinjam perempuan, yang saat ini terjadi tran peningkatan, hal tersebut harus difikirkan bersama.” Tambahkan Daswanto.
Saat ini menurutnya, alokasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan pada tahun 2014 mengalami peningkatan alokasi dan lokasi dibandingkan tahun 2013. Alokasi APBD Rp 63,947 Miliar (48,49%) sedangkan APBN sebesar Rp 67,917 Miliar (51,51 %), ada penambahan pagu BLM PNPM MPd dari APBD Kabupaten sebesar Rp 54 ,315 Miliar (41,19%).
Dalam Rakor Propinsi kali ini, dihadiri narasumber langsung dari Jakarta, yakni deputi Team Leader bidang Monitoring Wahyu, Tim NMC bidang TrainingHanan, serta koordinator wilayah RMC 1 Ismail A.Z. Mereka hadir untuk memberikan penguatan kepada tenaga konsultan dan fasilitator Kabupaten dalam meningkatkan kinerja untuk melakukan pengendalian program dan tidak mengesampingkan target capaian termasuk sasaran sesuai dengan visi untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan jumlah pemanfaat program.(dro)