Jakarta – Sikap lembaga-lembaga survei yang menghasilkan hitung cepat pilpres dengan keunggulan di pihak Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai sebuah kecerobohan. Mereka berkeras hanya hasil survei mereka yang benar.
“Itu klaim sepihak karena lembaga-lembaga survei menggunakan metodologi yang berbeda antara mereka,” kata pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Idil Akbar, Jumat (11/12).
Lembaga riset juga membentuk opini dan menggiring publik agar menjadikan hasil quick count mereka yang menjadi acuan. “Kecenderungannya makin terlihat, sekarang mereka bahkan memasang resistensi terhadap apapun hasil akhir real count KPU,” tegasnya.
Akbar juga menyebutkan, hal ini menunjukkan lembaga survei yang memenangkan Jokowi-JK melakukan upaya mendukung Jokowi secara luar biasa.
“Bagaimanapun juga, seharusnya mereka tetap menggunakan KPU sebagai acuan final. Tapi justru menggunakan kapasitas intelektualitas mereka untuk kepentingan sepihak,” lanjut pengajar Ilmu Pemerintahan Unpad ini.
Akbar mengingatkan ikap lembaga survei itu juga memicu konflik antar kubu pendukung. Ada hal yang ironis ketika lembaga survei pro-Jokowi menggugat kredibilitas lembaga survei yang memenangkan Prabowo.
“Ingat, dulu ketika menjelang Pileg 9 April, mereka ini memprediksi 4 parpol Islam terpental dari Senayan. Dan tidak terbukti kan. Jadi mereka justru lebih dulu tidak kredibel,” ujarnya.
Akbar juga menyayangkan pernyataan Burhanudin Muhtadi yang meyakini hasil perhitungan lembaga surveinya benar. “Sebagai pakar dan statement-statementnya menjadi referensi, seharusnya dia bisa menjaga sikap,” pungkasnya.(*)
http://nasional.inilah.com/read/detail/2118717/lembaga-survei-pro-jokowi-pasang-resistensi-ke-kpu#.U7_deEBuGQE


BERITA TERHANGAT
Di Halalbihalal IPDN Jatinangor Wamendagri Bima Arya Tegaskan Komitmen Dukung IPDN Lahirkan Lulusan Berkarakter
Isu Dugaan Pengawalan Preman Menuju Universitas Malahayati Dibantah oleh Dandenpomal Lampung : Kami Datang Berdasarkan Surat Perintah dan permohonan Pihak Yayasan
Gubri Abdul Wahid Hadiri Kegiatan Penguatan dan Percepatan Pembangunan Daerah PKB