F-PPP Pinta Pemkab Inhil Tidak Gunakan “Manajemen Belahan Bambu”

Tembilahan (detikriau.org) – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD kabupaten Indragiri Hilir menilai bahwa setiap tahunnya realisasi penerimaan PAD selalu mengalami trend peningkatan. Namun sayangnya kebanggaan ini kadang berbanding terbalik dengan tingkat kepuasaan masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan oleh FPPP melalui jubirnya, M Arfah pada rapat paripurna ke 6 masa sidang ke II tahun sidang 2014 tentang penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap ranperda pertanggungjawaban APBD tahun 2013 dan draff kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan Plafon anggaran sementara perubahan APBD Inhil Tahun 2014 bertempat diruang paripurna gedung DPRD Inhil, Jalan HR Subrantas Tembilahan, selasa (26/8/2014) kemaren

Terjadinya peningkatan realisasi penerimaan PAD dalam setiap tahunnya pasti menjadi sebuah kebanggan. Namun sayangnya, disisi lain, ditengah masyarakat ada terbersit rasa kesedihan, miris dan bahkan kepiluan hati.

Sekelompok masyarakat, ada yang mengeluh, merintih dan bahkan menangis disaat-saat kebutuhan yang sangat begitu diharapkan ternyata belum juga mampu untuk direalisasikan oleh pemerintah yang kononnya sudah diberikan amanah pada setiap pelaksanaan pilkada dan pileg.

Pemerintah yang dititipi amanah ternyata belum juga mampu memberikan seteguk air pelepas dahaga disaat mereka tertatih dan bergelantung meniti jalan, jembatan dan jerambah yang sesungguhnya sudah tidak lagi layak untuk dilewati manusia.

“Kita bahkan kerap melakukan ekpost bahwa kita sudah membuatkan perencanaan yang matang bahkan pendanaannyapun juga sudah dianggarkan sayangnya dalam praktik kita kerap enggan dan bahkan tidak mampu untuk merealisasikan dengan berbagai alasan yang kadang-kadang terlalu kekanak-kanakkan,” Kritik FPPP

Disamping hal ini, FPPP juga menyatakan bahwa FPPP sangat mengapresiasi dan sependapat degan pemerintah bahwa dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan haruslah tepat sasaran, rasional, tranparansi dan berkeadilan. Namun FPPP juga berharap agar apa yang sudah diungkapkan itu harus dapat benar-benar dijalankan secara konsekuen bukannya malah mempergunakan “manajemen belah bambu”, belahan satunya diangkat namun belahan lainnya justru diinjak.

Dalam kesempatan itu, FPPP juga memberikan saran kepada Bupati untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembantu-pembantunya yang ditempatkan di SKPD. Apakah benar-benar kualivive dan serius mau membantu Bupati dalam menjalankan kebijakan-kebijak yang sudah ditetapkan sehingga visi, misi dan program Bupati/Wakil dapat terlaksana dengan baik. (dro)