TKPK Diminta Susun Dokumen Berdasarkan Data Riil

Tembilahan (detikirau.org) – Wakil Bupati Inhil berharap kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) untuk dapat menyusun strategi penanggulangan kemiskinan yang didasarkan kepada data riil yang hasilnya dituangkan dalam bentuk sebuah dokumen yang nantinya akan dijadikan acuan oleh lintas pelaku seperti Pemerintah, DPRD, Swasta maupun masyarakat miskin itu sendiri dalam mengupayakan pengurangan angka kemiskinan.

“Dokumen yang dihasilkan akan dijadikan sebagai panduan dalam melaksanakan program kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” Sampaikan Wabup kepada awak media usai mengikuti Rakoor TKPK bertempat di Aula Kantor Bappeda Inhil, Tembilahan. Senin (22/12)

Ditambahkan Wabup, pembuatan dokumen resmi ini sesuai dengan Permendagri Nomor 42 tahun 2010 tentang pembentukan tim penanggulangan kemiskinan daerah. Pembuatan dokumen ini menjadi penting dalam upaya mengurangi angka kemiskinan khususnya di inhil.

Yang terpenting dikatakan Mantan Ketua DPRD Inhil ini adalah, dengan adanya trobosan ini, Dinas terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) bisa memberi peluang kerja kepada pengangguran, Dinas Pekerjaan Umum (PU) bisa memperbaiki sanitasi dan menyediakan air bersih, Dinas Pendidikan (Disdik) bisa mengurangi Angka Partisipasi Kasar dan Murni, serta Dinas Kesehatan (Diskes) bisa menciptakan kesehatan yang baik bagi masyarakat.

”Karena itu berkorelasi semua, orang yang tidak sehat tidak bisa sekolah, yang tidak sekolah tidak bisa mendapatkan pendidikan, orang yang tidak mendapatkan pendidikan tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, orang yang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak tidak bisa mendapatkan penghasilan yang cukup, dan orang yang penghasilannya kurang akan menjadi masyarakat miskin,” jelas Wabup.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Inhil tahun 2014, dengan luas wilayah kab Inhil sebesar 18.812,94 Km2 yang terdiri dari 20 kecamatan, 39 kelurahan dan 197 desa, dari total jumlah penduduk sebanyak 685.530 jiwa, 7,88 % diantaranya atau sebanyak 54.200 jiwa tergolong kedalam penduduk miskin.(dro/Mirwan/adv pemkab inhil)