LKPP Manfaatkan Data Pengadaan untuk Cegah Korupsi

Datathon 2019 dan Launching Opentender 3.0 yang mengambil topik : Membuka Data, Mencegah Korupsi di Pengadaan, di kantor LKPP, Jakarta, Sabtu (7/12/2019).

ARB INdonesia, JAKARTA – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP mendorong partisipasi publik dalam mengawal proses pengadaan. Kepala LKPP Roni Dwi Susanto menyampaikan tingginya potensi korupsi di pengadaan yaitu sebesar 30% dari nilai pengadaan yang per tahunnya mencapai lebih dari Rp1.000 triliun. Hal tersebut mengemuka dalam acara Datathon 2019 dan Launching Opentender 3.0 yang mengambil topik : Membuka Data, Mencegah Korupsi di Pengadaan, di kantor LKPP, Jakarta, Sabtu, (7/12/2019).

“Sekarang (korupsi) tidak hanya dalam pelaksanaan pengadaan. Dari awal perencanaan, sudah merencanakan ini yang bisa dikorupsi”, ujar Roni DS. Lebih lanjut Roni DS mengajak peserta Datathon 2019 untuk menganalisa data pengadaan agar dapat mendukung tercapainya tujuan pengadaan, yaitu best value for money.

Datathon 2019 diadakan oleh LKPP bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), dan Deeptech.id. Peserta Datathon 2019 terdiri dari penggiat IT, komunitas data science, pelaku pengadaan, dan mahasiswa.

• Organisasi Wanita Di Inhil Gelar Aksi Sosial Sunat Massal
• Tutup Pelatihan PKBM Melati Indah, Bunda PAUD Inhil Dorong Pendidikan Inklusif dan Penguatan Literasi Digital
• ‎Pemkab Tapanuli Utara Kukuhkan KSB Saoloan di Adian Koting, Perkuat Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Komunitas
• Sekda Inhil Tekankan ASN dan Ingatkan OPD Jangan Berpuas Diri Raih Opini WTP
• Bupati Inhil Hadiri Pembukaan MTQ ke-44 Tingkat Provinsi Riau di Kuantan Singingi

Keterlibatan masyarakat sipil untuk mengolah data pengadaan masih rendah. Berdasarkan rilis Dataversity.net, hanya 0.5% dari seluruh data yang telah dianalisis. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini diharapkan muncul gagasan dan kreativitas dalam mengolah data pengadaan yang mampu menunjukkan indikasi terjadinya fraud dan penyelewengan.

Sementara itu dengan pengembangan Opentender 3.0, publik akan mudah melihat data yang menunjukkan indikasi terjadinya penyelewengan dalam proses pengadaan, ungkap Adnan Topan Husodo, Koordinator ICW.

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Ikak G. Patriastomo menyampaikan perlunya membangun transparansi melalui keterbukaan data pengadaan. LKPP telah membangun sistem enkripsi end-to-end mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, dan kontrak. (*)

Sumber Sindonews.com
https://nasional.sindonews.com/read/1466331/15/lkpp-manfaatkan-data-pengadaan-untuk-cegah-korupsi-1575715047