10 Desember 2025

Media Ekspres

Mengulas Berita dengan Data Akurat

Bupati Pinta Camat Lakukan Pendataan Masyarakat Miskin Dengan Akurat

Bagikan..
Bupati Wardan memimpin rapat terkait pendataan masyarakat miskin di Inhil. Foto: Adi
Bupati Wardan memimpin rapat terkait pendataan masyarakat miskin di Inhil. Foto: Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) –  Seluruh Camat yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk melakukan pendataan terhadap masyarakat miskin di wilayah kerjanya masing-masing secara akurat dan tepat.

Permintaan tersebut disampaikan Bupati Inhil, HM Wardandalam sebuah kesempatan di Tembilahan.

Turut hadir saat itu, Sekda, H Alimuddin RM, Kepala Dinkes, DR Hj Alvi Furwanti Alwie, Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan, dr Irianto, perwakilan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan Camat se-Kabupaten Inhil.

Dikatakan Bupati, data masyarakat miskin penerima bantuan di bidang kesehatan ini, paling lambat harus dikumpulkan dan diserahkan oleh pihak kecamatan ke dinas dan instansi terkait pada tanggal 10 Mei 2015 mendatang.

“Data yang ada pada kita saat ini, merupakan data dari tahun-tahun sebelumnya dan belum dilakukan verifikasi di lapangan. Jadi harus didata ulang, untuk mengecek langsung apakah ada perubahan atau tidak,” tutur Bupati.

Oleh karena itu, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini berharap kepada seluruh Camat, untuk melakukan pendataan secara langsung di lapangan, sehingga data masyarakat miskin yang terkumpul nantinya benar-benar valid dan bisa digunakan oleh berbagai pihak terkait.

“Jika sampai tanggal 15 Mei nanti kita belum juga memiliki data yang valid, maka program dan bantuan di bidang kesehatan bagi masyarakat Inhil akan sulit untuk disalurkan,” terangnya.

Senada dengan itu, Kepala Dinkes Inhil, Hj Alvi Furwanti Alwi menjelaskan bahwa per tanggal 1 Mei 2015 mendatang, pihak provinsi tidak lagi melayani Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh pihak kabupaten dan kota.

Jika sudah begitu, tentu masyarakat yang masuk dalam kategori tidak mampu akan sulit mendapatkan pelayanan kesehatan di tingkat provinsi.

“Jadi, keberadaan data ini sangat penting. Apalagi, pada tahun 2016 mendatang seluruh pengguna Program Jamkesda harus sudah diintegrasikan ke BPJS,” imbuhnya.(adi/adv pemkab inhil)