DPRD Inhil Gelar Rapat Paripurna Pidato Pengantar Pertanggungjawaban Pelaksaanaan APBD 2014

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat paripurna ke-5 masa persidangan II tahun sidang 2015, yang dilaksanakan di aula Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Jum’at (21/8/2015).

Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 oleh Bupati Inhil, HM Wardan ini, dipimpin Ketua DPRD, Dani M Nursalam didampingi Wakil Ketua DPRD, Syahruddin, serta dihadiri Unsur Forkopimda dan sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Pada kesempatan itu, Bupati menyatakan bahwa Pemkab Inhil telah menyusun Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang merupakan Laporan Keuangan, meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan serta dilampiri Laporan Kinerja yang telah diperiksa BPK.

“Penjelasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2014 ini, telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Riau Nomor: 11.A/LHP/XVIII.PEK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015,” tutur Bupati Wardan.

Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 yang disampaikan ini, lanjut Bupati Wardan, adalah sebagai wujud dari implementasi akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Pemda) di Kabupaten Inhil.

“Kita harapkan adanya percepatan terhadap pembahasan ini, untuk selanjutnya dapat menjadi Peraturan Daerah (Perda),” tambahnya.

Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam yang diwawancarai sejumlah awak media usai memimpin Rapat Paripurna menjelaskan, setelah disampaikannya pidato pengantar Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 ini, maka akan dibahas terlebih dahulu di tingkat fraksi-fraksi.

“Senin nanti, barulah dilanjutkan dengan Rapat Paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi dan jawaban Pemkab Inhil. Untuk kemudian, pada tanggal 31 Agustus mendatang disahkan menjadi Perda,” terangnya. (adi/adv)