JAKARTA – Perekonomian Indonesia hanya dikuasai oleh 20 persen penduduk terkaya. Salah satu penyebabnya adalah tidak meratanya pasar kerja.
Biro Pusat Statistik (BPS) di tahun 2015 mencatat angka pengganguran mencapai 7,45 juta orang (5,9 persen) dari total angkatan kerja sebanyak 128 juta.
Paksi Wolandouw dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia mengatakan, pada saat yang sama saat ini Indonesia sudah memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean, yang artinya harus siap bersaing dengan tenaga kerja dari negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.
“Ini situasi ironi, manakala orang-orang tidak dapat mengakses lapangan kerja. Lebih jauh lagi, lulusan SMA Kejuruan presentase penggangurannya lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan SMA umum,” ujarnya, Rabu (6/4/2016).
Menurut dia, Indonesia sudah memiliki program pendidikan gratis 12 tahun dan anggaran pendidikan telah mencapai 20 persen. Hal ini semestinya dapat membantu pekerja untuk mengakses lapangan kerja.
Bertepatan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017, dan upaya untuk menurunkan ketimpangan, berbagai upaya strategis dilakukan untuk memastikan semua masyarakat mendapat pekerjaan yang layak.
Terkait dengan kondisi ini, Organisasi International NGO Forum On Indonesia Development (INFID) memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia dalam hal usulan kebijakan penurunan ketimpangan pasar kerja dan perluas kesempatan kerja untuk semua.
Salah satunya adalah merekomendasikan kepada pemerintah untuk bertindak aktif dan mengarahkan seluruh daya untuk memfasilitasi dan mendukung angkatan kerja dan pencari kerja.
Rekomendasi selanjutnya yakni wajib menyelenggarakan pemagangan kerja bagi perusahaan swasta maupun pemerintah.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga diminta untuk membuka satu window di LPDP untuk pelatihan dan pemagangan kerja di dalam dan luar negeri.
sumber; kompas.com


BERITA TERHANGAT
Di Halalbihalal IPDN Jatinangor Wamendagri Bima Arya Tegaskan Komitmen Dukung IPDN Lahirkan Lulusan Berkarakter
Isu Dugaan Pengawalan Preman Menuju Universitas Malahayati Dibantah oleh Dandenpomal Lampung : Kami Datang Berdasarkan Surat Perintah dan permohonan Pihak Yayasan
Gubri Abdul Wahid Hadiri Kegiatan Penguatan dan Percepatan Pembangunan Daerah PKB