FKM Balista Mengadu Ke Dewan, Komisi IV akan Panggil Disnaker dan BPJS serta Perusahaan

Ketua Komisi IV DPRD Samino,S.TP, M.Si

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Pengurus organisasi Forum Komunikasi Masyarakat Buruh Lintas Sektoral (FKM-Balista) menyambangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Selasa (28-01-2020).

Kedatangan mereka di DPRD Inhil disambut langsung Ketua Komisi IV DPRD Samino,S.TP, M.Si dan anggota Komisi IV lainnya.

“FKM-Balista ini berinisiatif menjumpai Komisi IV karena surat yang dilayangkan mereka ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Inhil belum ada tindak lanjut pemanggilan,” ungkap Samino kepada wartawan usai pertemuan.

Pada surat yang dilayangkan tersebut, ada 13 item gugatan mereka kepada PT Tabungan Haji Indo Plantation (THIP) Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Inhil.

“Ada 13 item kategori menurut FKM-Balista, hak-hak karyawan yang kurang diperhatikan oleh perusahaan. Kami Komisi IV siap menjembatani dan memediasi. Tapi kami meminta juga mereka untuk melengkapi data-data apa yang menjadi permasalahan, termasuk karyawan atau buruh yang tergabung dalam forum ini,” terang Samino yang juga merupakan Ketua Partai PDIP Kabupaten Inhil.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Samino menegaskan Komisi IV DPRD akan memanggil pihak-pihak terkait seperti, Disnakertrans Inhil, BPJS Ketenagakerjaan,dan Pihak Perusahaan untuk dilaksanakan hearing atau rapat dengar pendapat.

Hingga berita ini diterbitkan, Kadisnakertrans Inhil H Masdar belum bisa dimintai penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut.  (BHN)

• Satu Tahun Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara: Kerja Nyata dan Keberpihakan Pada Masyarakat
• Brigjen Agustatius Sitepu Anak Petani Karo yang Jago Mencipta Lagi Resmi Jabat Danrem 031/Wirabima Pekanbaru
• Satu Tahun Kepemimpinan H Herman-Yuliantini Di Inhil, Dari 676,93 Kilometer Jalan Kabupaten 30,81 persen Dalam Kondisi Mantap
• Bupati H Herman, Berpacu Dengan Waktu Membangun Inhil Hebat dan Gemilang
• Tahun 2025,Kejari InHil Selamatkan Keuangan Negara Rp 1,6 M