BAHAS BBM, DISPERINDAG ADAKAN PERTEMUAN

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) –Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) melaksanakan rapat dengan Pihak Pertamina Pekanbaru yang diwakili oleh sales representative Pertamina Riau Daratan, Fahrizal. Pertemuan yang juga dihadiri oleh Komisi II DPRD Inhil bertempat di ruang rapat kantor Disperindag. Pertemuan diagendakan untuk melakukan pembahasan terkait berbagai persoalan seputar BBM terutama terjadinya lonjakan harga solar di kawasan pesisir Kab. Inhil beberapa waktu belakangan ini.

Kadisperindag Kab. Inhil, Rudiansyah yang saat itu didampingi Kabag Perdagangan, Raja Taruna menjelaskan bahwa dari hasil kunjungan mereka bersama Komisi II DPRD Inhil di kawasan pesisir beberapa waktu lalu, ditemui harga beli BBM jenis solar oleh masyarakat sudah jauh berada di atas ketetapan Harga Eceran Tertinggi (HET).”Dalam kunjungan itu, salah satunya, juga didapati pengakuan dari pemilik pangkalan BBM bahwa mereka terpaksa melakukan penjualan diatas HET disebabkan harga pembelian di APMS pun memang sudah diatas ketetapan HET.”Terang Rudiansyah.

Terkait persoalan ini, sales representatif Pertamina Riau Daratan, Fahrizal menjelaskan bahwa sejak tahun 2010 yang lalu, ongkos angkut BBM sampai ke APMS, SPBU maupun SPBB seluruhnya dibayarkan pihak Pertamina.”Artinya solar yang diterima APMS tidak ada lagi tambahan biaya. Pertamina yang tanggung biaya tranportasinya. Makanya kita tidak mengenal lagi yang namanya HET. Apapun alasannya, APMS harus menjual solar sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. Untuk saat ini harga itu ditetapkan Rp. 4.500 per liter,” Jelas Fahrizal sambil menjelaskan bahwa informasi mengenai APMS yang melakukan penjualan diluar ketentuan yang diterimanya hari ini akan dijadikan masukan untuk dilakukan evaluasi kembali.

Istilah pangkalan, ditambahkan Fahrizal, Pertamina juga tidak mengenal. Pendistribusian kepada masyarakat langsung dilakukan oleh APMS,.Perlakuan seperti ini, ditambahkan Fahrizal adalah sebuah komitmen Pertamina untuk menjamin masyarakat dapat memperoleh harga pembelian BBM sesuai ketentuan.

“Memang dibeberapa daerah termasuk Inhil, dengan pertimbangan geografis, pemerintah setempat mengadakan apa yang dinamakan pangkalan dengan tujuan untuk mendekatkan titik penimbunan BBM kepada masyarakat.” Inhil saat ini hanya memiliki 10 APMS dan keberadaannyapun dinilai Pertamina tidak proporsional. Makanya kita upayakan untuk merelokasi. Sedangkan untuk penambahan APMS, sudah tidak dibenarkan lagi dan kewenangan untuk itu berada pada BPH Migas Hilir” Ujarnya.

Anggota Komisi II DPRD Inhil, Herwanissitas meminta pihak Pertamina untuk serius menangani persoalan BBM terutama jenis solar. Karena menurutnya hal ini bisa menjadi bom waktu jika tidak segera diatasi.” Dipasaran, masyarakat bahkan sudah ada yang harus membeli solar dengan harga Rp. 9 ribu per liternya. Bagi masyarakat, khususnya nelayan, kebutuhan solar sudah menjadi keharusan. Kalaulah persoalan seperti ini tidak segera diatasi, saya khawatir nantinya akan berimbas timbulnya berbagai persoalan sosial lainnya. Jadi saya minta Pertamina jangan main-main untuk menyikapi persolan ini,” Pinta Herwanissitas.

Anggota Komisi II DPRD lainnya, Zulkifli nyatakan bahwa persoalan BBM hanya ada tiga, yakni kurangnya kuota, harga mahal dan sering terjadinya kelangkaan. Ia mengaku tidak ingin membahas panjang persoalan ini karena akhirnya ia yakin akan tetap memojokan Pertamina.”Jadi tolong Pertamina untuk tidak menunggu lama untuk mencarikan pemecahan 3 persoalan ini. Saya mengusulkan pertamina harus mengupayakan untuk penambahan APMS dan sekaligus penambahan kuota minyak untuk Inhil,” Tegas politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Junaidi, wajah baru di Komisi II DPRD Inhil dari partai Golkar ini bahkan mengibaratkan persoalan minyak di Riau bagaikan Ayam mati kelaparan dilumbung padi. “Riau pengahsil minyak terbesar, nyatanya, masyarakat kita kesulitan untuk mendaptkan BBM. Bagaiman sebenarnya pengawasan Pertamina. Kalau memang APMS yang ada saat ini harus direlokasi, segera lakukan. Persoalan investasi, itu persoalan penguasaha. Kalau mereka mau, mereka harusnya juga siap. Kita tidak mau lagi mendengar alasan seperti ini. Yang terpenting tentunya bagaimana kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.” Ujarnya.

Sales Representatif Pertamina Ridar, Fahrizal menyatakan semua masukan yang diterimanya akan menjadi catatan untuk disampaikan kepada atasannya di Pekanbaru. Terkait adanya usulan penambahan APMS, Rizal berharap ia juga diberikan dukungan atas dasar pertimbangan Pemkab Inhil secara tertulis untuk dijadikan bahan memperkuat pertamina menyampaikan usulan kepada pihak BPH Migas di Jakarta. (fsl)