Warga Masyarakat Desa Kembang Mekar Sari Kumpulan Dana Puluhan Juta Rupiah Mengurus Pembebasan Kawasan Hutan Zona Merah

Inhill.mediaekspres.co. Warga masyarakat Desa Kembang Mekar Sari Kecamatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir mengumpulkan dana puluhan juta rupiah untuk pengurusan pembebasan lahan dari zona merah.

“Ya. Benar warga masyarakat Desa Kembang Mekar Sari mengumpulkan dana untuk pembebasan lahan warga yang sudah di berikan pemerintah patok berada di zona mera, juga ada surat edaran bupati Inhil. Warga masyarakat mengumpulkan dana per bidang sebesar Rp 200.000. satu bidang, ada satu hektar sampai tiga hektar”, ujar Sekretaris Desa Kembang Mekar Sari Marzuki saat dikomfirmasi melalui telepon selulernya Selasa, (10/10/2026) yang mengaku sedang berada di Tembilahan ada giat dengan rektor karena baru selesai di wisuda. Seraya menyarankan menghubungi Ardi untuk lebih jelas.

Ardi saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya membenarkan, ada kesepakatan jasa pembiayaan untuk melengkapi berkas pengajuan pelepasan kawasan melalui PPTKH.dan koordinasi ke Satgas PKH pusat melalui tim LBH Sri Rakyat. Dana Rp 200.000 tersebut tanpa paksaan.

Menjawab pertannya mediaekspres.co (Media investigasi Group) dasar hukum pengutipan dana dari masyarakat dengan tegas Ardi mengatakan, dirinya sebagai advokat aktif 1233-1234 dan 1320 KuhPdt serta dasar lain berkaitan jasa. Dana warga masyarakat sebesar Rp 200.000 per bidang hingga mencapai Rp 80 juta diserahkan kepada kami, ujar Ardi.

Terkait kwitansi yang tidak diserahkan kepada warga masyarakat Ardi mengatakan, kwitansi pembayaran bisa di berkan kepada masyarakat yang ingin menerima kwitansi pembayaran. Kesepakatan untuk mempermudah pembayaran uang tersebut di titipkan kepada orang yang dipercayakan.

Lebih jauh Ardi mengatakan dana dari warga masyarakat Desa Kembang Mekar Sari sekitar Rp 80 juta, digunakan untuk jasa pembiayaan pengajuan pelepasan kawasan melalui PPTPKH dan koordinasi ke Satgas PKH Pusat melalui Tim LBH Sri Rakyat. Juga, digunakan untuk akomodasi, pembelian matreai, kertas, tinta dan fotocopi.

Ardi mengatakan, acuannnya mengajukan pelepasan kawasan hutan UUD 1045, UUPA tahun 1960, UU No 41 tahun 199 tentang kehutanan, pembaharuan dan surat edaran bupati No 5 tahun 2026, ujarnya.

Saat ditanya berapa lama waktu supaya pengurusan pelepasan kawasan hutan dengan tegas Ardi mengatakan, konteksnya kami bukan menjanjikan lahan tersebut lepas dari status kawasan.

“Konteks kami membantu melengkapi berkas untuk pelepasan kawasan hutan, melalui mekanisme PPTPKH. Sekaligus koordinasi dengan satgas PKH Pusat”, ujar Ardi. Seraya mengatakan, belum bisa dihitung keseluruahan jumlah hektarnya.

Saat disinggungnama Syamsudin Iqbal yang sebut sebut dalam pengajuan pelepasan kawasan hutan di Desa Kembang Mekar Sari , Ardi mengatakan tidak ada hubungannya. Iqbal penasehat LBH, ujarnya.

Sementara dengan PT ASI kata Ardi, pak Iqbal dan LBH Sri Rakyat tidak ada kaitan dengan PT ASI. (*)