DPC PKB Inhil Tekankan Bupati Kedepan Harus Memiliki Komitmen Jelas Angkat Harkat Petani Kelapa

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Indragiri Hilir menyebutkan bahwa salah satu point dalam kontrak politik mereka, Bupati kedepan harus memiliki komitmen yang jelas untuk mengangkat harkat petani kelapa Inhil.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Dewan Tanfizs DPC PKB Inhil, Dani M Nursalam, S.Pi saat ditemui di Kantor DPRD Inhil, Kamis (1/11). Menurut Dani, DPC PKB Inhil juga menekankan agar calon pemimpin hari ini jangan ada hubungan dengan “pengusaha-pengusaha kelapa seperti Sambu atau yang lainnya” jika mereka memiliki hubungan khusus  apalagi ada bau-bau seperti bahasa yang banyak beredar saat ini diluaran, saat mereka terpilih sebagai pemimpin, tentunya akan menyulitkan dirinya untuk mengeluarkan kebijakan secara tegas. “Kita tidak ingin ini terjadi. makanya ini menjadi salah satu syarat yang kita mintakan kepada Bakal Calon yang akan memintakan dukungan kepada kita agar mampu berbuat lebih banyak memperbaiki tataniaga kelapa ini,” Tegas Dani M Nursalam

Saat ini menurut Dani, cukup banyak perusahaan yang bergerak sebagai penampung hasil produksi petani kelapa. Tetapi nyatanya juga tidak bisa memberikan perubahan yang positif terhadap kehidupan masyarakat petani.

Bahkan Dani menilai Pemerintah cenderung begitu mudah percaya dengan alasan pembenaran yang disampaikan pihak perusahaan. Jika perusahaan menerangkan adanya penurunan harga kelapa dipasaran dunia diiringi dengan penurunan harga beli kelapa petani, Pemerintah percaya saja. ”tentunya aneh. Masak pemerintah hanya diam, menerima dan percaya begitu saja sebelum mendapatkan informasi yang jelas akan kebenarannya?. Jika Pemkab tidak mampu untuk mengecek kebenaran harga itu, bukankah ada pemrintah provinsi dan Pusat yang masih bisa dimintai bantuan untuk mengakses hal itu? tapi selama ini, hal itu tidak pernah dilakukan.”Ujar Dani.

Dengan kondisi terpuruknya harga kelapa saat ini, menurut Dani pemerintah harus bergerak cepat dan tepat untuk mencari jalan keluar terbaik. Menurut hematnya, pemerintah harus berpikir bagaimana bisa membuat perusahaan daerah yang memang khusus menangani persoalan kelapa dan tentunya dikelola oleh orang-orang yang benar-benar professional dan bukan hanya didasari kedekatan dengan penguasa.

Dalam kesempatan ini Dani juga menjawab akan banyaknya desakan masyarakat untuk mencabut izin operasional PT. Pulau Sambu, Dani menilai bisa saja jika memang berdasarkan fakta keberadaan perusahaan ini tidak memberikan kontribusi yang jelas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat petani kelapa. “Kenapa tidak, kalau memang benar, tentunya pemerintah perlu mengkaji ulang keberadaan mereka termasuk PT.Pulau Sambu sendiri,” Pungkas Dani. (dro/*0)

Pengutipan berita dan gambar harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan tuntut sesuai ketentuan UU yang berlaku