Alumni dan Siswa SMAN 1 Tembilahan Pertanyakan Status Tanah dan Gedung

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Puluhan massa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Inhil dan pelajar SMA Negeri 1 Tembilahan melakukan aksi demonstrasi ketiga titik yakni, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Inhil, Kantor Bupati Inhil, Kejari dan DPRD Inhil, Jum’at (27/2/2015) sore.

Dalam aksinya, mereka mempertanyakan status tanah dan gedung SMA Negeri 1 Tembilahan. Dimana menurut mereka, keberadaan SMA Negeri 1 saat ini telah terombang-ambing oleh pejabat-pejabat daerah yang bermain politik.

“Kita tidak tau dimana gedung SMAN 1 itu sebenarnya. Sebagai alumni, kami tidak mau lagi SMAN 1 digiring keranah politis,” Sampaikan orator aksi, indra Gunawan

Mereka menyatakan seolah-olah SMA 1 telah diobok-obok oleh pihak yang hanya mencari keuntungan. Bahkan, massa sempat menyampaikan setelah adanya konflik antara SMAN 1 Tembilahan dengan SMA Indra Praja sekitar 2 tahun silam, muncul SMAN 2 Tembilahan Kota yang menurut mereka tidak wajar adanya.

Pada intinya, mereka merasa kebanyakan permainan dari pemerintah terhadap dunia pendidikan sehingga membuat massa kebingunan. “Setelah SMA Indra Praja, muncul SMAN 2 Tembilahan, dan kami harus pindah gedung. Kami tidak butuh gedung megah, yang penting status dan keberadaannya jelas,” teriak salah satu pelajar SMAN 1 Tembilahan Kota.

Menyikapi tuntutan massa demonstran ini, Sekretaris Disdik Kabupaten Inhil, Ahmad Ramani menyatakan bahwa untuk tanah menurut Sertifikat yang tertera pada nomor 40 itu sah hak milik Pemda Inhil. Namun, ia tidak bisa berkomentar mengenai gedung yang digunakan SMAN 1 Tembilahan dalam proses belajar-mengajar.

“Bangunan itu sedang dalam proses audit oleh BPK, jadi kita tidak bisa beri komentar, baik persoalan legalitasnya maupun persoalan lainnya yang berkaitan dengan gedung SMAN 1,” kata Ramani.

Sementara itu, Asisten I Setda Kabupaten Inhil, Darussalam juga menanggapi hal yang serupa. Yang jelas katanya, dari aspirasi yang telah disampaikan massa kala itu akan disampaikan kepada pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati Inhil HM Wardan.

Meski begitu, pemahaman Asisten I dari penyampaian massa bahwa persoalan SMAN 1 ini terindikasi adanya politisi yang menguntungkan satu pihak, bahkan menjadikan ladang korupsi bagi pejabat-pejabat nakal.

Dimintanya, jika ada terdapat hal demikian dengan mengantongi bukti yang konkrit, maka ia sangat terbuka untuk menerima laporan dari alumni dan pelajar SMAN 1 Tembilahan.

“Ini tidak main-main, jika memang ada tolong sampaikan kepada kami, bawa buktinya,” pungkas Darussalam.
Darussalam menanggapi bahwa mengenai munculnya SMAN 2 Tembilahan itu adalah hal yang wajar dan tidak menyimpang dari aturan. Karena katanya, SMAN 1 Tembilahan Hulu dan SMAN 1 Tembilahan itu sudah beda wilayah kecamatan.(mirwan)