Banpol PP Tuntut Kesejahteraan, Komisi I DPRD Inhil Gelar RDP

“Digaji Hanya Rp 400 Ribu Perbulan, Pakaian Kerja-pun Masih Harus Bikin Sendiri”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait keberadaan Banpol PP, yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi IV Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Selasa (10/11/2015).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD, Yusuf Said didampingi Wakil Ketua, H Bakri H Anwar, Sekretaris, Mu’amar AR dan para anggota ini, dihadiri perwakilan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Satpol PP Kabupaten Inhil.

Pada kesempatan itu, Koordinator Banpol PP Kecamatan Keritang, Eka Fitra meminta kepada seluruh pihak terkait agar memperhatikan kesejahteraan anggota Banpol PP di Negeri Seribu Parit, seperti dengan perbaikan insentif yang diterima Banpol PP setiap bulannya.

“Sejak pembentukan Banpol PP pada zaman Bupati sebelumnya hingga 2 tahun berjalan pemerintahan Bupati sekarang, gaji yang kami terima tidak pernah naik,” keluh Eka.

Kondisi tersebut diperparah lagi dengan keluarnya Perbup tahun 2015, dimana terjadi perbedaan dan kesenjangan yang sangat signifikan antara Banpol PP dengan aparatur desa. Padahal, menurut Eka, pekerjaan mereka hampir sama dan bahkan lebih banyak, karena berhubungan langsung dengan masyarakat.

“Selama 7 tahun kami mengabdi tidak ada perhatian kepada kami, gaji kami hanya sebesar Rp 400 ribu perbulan, dan bahkan untuk baju kerja saja kami beli dan buat sendiri,” kata Eka.

Senada dengan itu, Kabid Trantibum Satpol PP Inhil, Ahmad Fitri menyatakan bahwa keberadaan Banpol PP ini sangat penting, karena merupakan perpanjangan tangan Satpol PP di setiap desa dan kelurahan, khususnya dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

“Jadi, saya sangat setuju kalau dilakukan perbaikan insentif Banpol PP,” ujar Ahmad.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Inhil, H Bakri H Anwar berharap agar insentif yang diterima Banpol PP ini bisa dinaikan menjadi Rp 1 juta, karena anggaran daerah yang tersedia cukup besar dan sekarang hanya dinikmati oleh oknum-oknum tertentu saja.

“Ke depan, kita upayakan insentif mereka dinaikan, karena kalau hanya Rp 400 ribu mana cukup, mana untuk makan disitu, biaya sekolah anak-anaknya juga disitu dan ditambah biaya kebutuhan lainnya,” janji Bakri.

Ditambahkan Sekretaris Komisi I DPRD Inhil, Mu’amar AR, ke depan keberadaan Banpol PP ini harus benar-banar dijelaskan dan sesuai juknisnya, baik itu yang menyangkut tugas dan fungsi, serta insentif yang diterima Banpol PP.

“Ini semua dimaksudkan agar tidak ada yang menjadi temuan di kemudian hari,” terang Mu’amar.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Inhil, Yusuf Said sebelum menutup RDP tersebut menyimpulkan bahwa keberadaan Banpol PP masih sangat diharapkan. Jadi, perlu dibuatkan payung hukum tentang tugas dan fungsinya, serta penetapan SK dari Kades atas persetujuan Satpol PP Kabupaten Inhil.

“Kemudian, yang tidak kalah pentingnya adalah perbaikan dan penyesuaian insentif mereka,” imbuhnya. (adi)