Tembilahan (www.detikriau.org) – Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir berharap jika kelak HM Wardan dilantik sebagai Bupati Inhil kiranya menjadi pemimpin yang tidak anti kritikan dan peka dalam merespon berbagai keluhan masyarakat.
Harapan ini disampaikan oleh Anggota DPRD Inhil dari Partai Golongan Karya, Yuliantini saat ditemui di Gedung Kantor DPRD jalan HR Subrantas Tembilahan. Selasa (10/9). Sebagai Bupati Inhil dua periode, kepemimpinan Indra M Adnan menurut Yuliantini sudah cukup baik, hanya saja masih diperlukan berbagai pembenahan.
“Keuanggulan perolehan suara Wardan dalam Pilkada 4 september yang lalu bukan kemenangan Tim apalagi hanya kemenangan pasangan berjargon Warohmah. Tetapi kemenangan itu adalah kemenangan masyarakat Inhil secara keseluruhan yang menghendaki adanya perubahan. Ini tugas berat dan harus disikapi dengan bijak oleh Wardan,” Sampaikan Yuliatini, selasa (10/9)
Jika ingin menjadi pemimpin yang dihormati dan dicintai masyarakat, Yuliantini juga memberikan masukan agar sebagai pemimpin, Wardan tidak anti dengan kritikan yang sifatnya membangun serta harus peka dalam menanggapi berbagai keluhan masyarakat.
Persoalan utama yang harus menjadi perhatian serius dalam masa 5 tahun kepemimpinan Wardan menurutnya yang terpenting adalah pembenahan dari sisi birokrasi. Hingga saat ini ia menilai penempatan seorang pejabat, seperti Camat masih terkesan tidak professional. “Tempatkan seorang Camat secara professional dan tentunya sosok yang benar-benar mengerti dan memiliki komitmen akan daerah yang dipimpinnya. Selama ini masih ada seorang Camat hanya berada di kantor 2 hingga 3 hari saja. ini tentunya akan mengganggu kelancancaran urusan pemerintahan ditingkat Kecamatan,” Sampaikan Yuliantini.
Persoalan lainnya, karena Wardan adalah sosok pemimpin berlatar belakang pendidikan, hal ini juga harusnya menjadi perhatian serius. Penempatan guru harus dilakukan secara merata. Nota dinas yang selama ini masih kerap ditemukan untuk penempatan seorang tenaga pendidik kiranya mampu ditiadakan. Demikian juga dengan pembenahan berbagai fasilitas pendidikan yang disebahagian daerah kini dalam kondisi memprihatinkan.
Persoalan pendidikan lainnya, Yuliantini juga memberikan masukan agar HM Wardan dapat menjalankan pengawasan dengan benar penggunaan dana pendidikan termasuk dana Bos. Jangan lagi ada indikasi terjadinya penggelembungan jumlah murid yang dilakukan oleh oknum tertentu yang jelas bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi.
Persoalan pemberian budget dana pada setiap Desa dan Kelurahan, harusnya diberikan secara proporsional atau disesuaikan dengan luasan desa termasuk jumlah penduduk. “seperti Desa Binangun Jaya di Kecamatan Pulau Burung dengan luasan relatif kecil dan jumlah penduduk hanya sekitar 100 an Kepala Keluarga tentunya tidak bisa disamaratakan jika dibandingkan dengan Desa atau Kelurahan lainnya yang memiliki luasan yang jauh lebih besar serta jumlah KK yang jauh lebih banyak,” Ujar Yuliantini memberikan perbandingan.
Ditambahkan Yuliantini, berbagai program kemasyarakatan seperti Jamkesmas, Jamkesda termasuk Jampersal kiranya juga masih perlu dilakukan berbagai pembenahan agar masyarakat yang memang benar-benar berhak dapat benar merasakan manfaatnya secara langsung.
Terakhir dia berpesan agar selama kepemimpinannya, Wardan juga harus mampu terus menerus memperbaiki mental aparatur pemerintah. Selama ini ia menilai masih banyak menemui pelayan masyarakat itu meminta imbalan atas jasa yang telah diberikan sehubungan dengan tugas pokoknya sebagai aparatur pemerintahan. (dro)
Satu juga yg perlu dibenahi kedepan. Aparatur desa utamanya sekdes hendaknya dilakukan perguliran.