Bupati Siap Gesa Serapan Anggaran 2015

BAGANSIAPIAPI, detikriau.org – Pemkab Rokan Hilir nyatakan siap membenahi dan meningkatkan kinerja terutama untuk menyegerakan penyerapan realisasi anggaran 2015. Penegasanl ini disampaikan Bupati H Suyatno saat menyampaikan jawaban dan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi tentang laporan pertangungjawaban APBD 2014 di ruang sidang DPRD Rohil, Selasa (1/9) malam yang lalu.

Rapat paripurna yang dipimpin wakil Ketua DPRD Rohil Abdul Kosim dihadiri Ketua DPRD Nasrudin Hasan, Wakil Ketua Syarifuddin dan Jamiludin, Plt sekda H Surya Arfan, Sekwan Syamsuri Achmad, kepala dinas, badan dan kantor.

Bupati mengatakan, terjadi penurunan terhadap belanja modal karena kecilnya penyerapan anggaran. Hal itu disebabkan, pelaksanaan kegiatan fisik, perencanaan, pengawasan, pengadaan yang dilakukan pada anggaran 2014. “Sehingga kegiatan fisik banyak tidak dapat dilakukan pada 2014 karena dikhawatirkan tidak tuntas, dan dikerjakan pada tahun anggaran 2015” Katanya.

Kemudian, perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terangnya memang sangat penting untuk bisa diperoleh dan hal itu dapat dilakukan melalui pengelolaan administrasi, persediaan kas, investasi dan aset, terkait penataan dan pengolaan aset dilakukan kerja sama dengan BPKP RI.

Suyatno menambahkan, untuk kriteria kinerja SKPD telah memenuhi standar, dan pemda pada prinsipnya telah melakukan pembinan dan evaluasi, terutama pengawasan SDM, dan peningkatan kualitas SDM, serta banyaknya aturan baru yang harus disosialisasikan disesuaikan dengan keuangan daerah dan aturan lainya.

Dia tegaskan terkait revitalisasi pengawasan internal, Pemkab telah berupaya melakukan perbaikan dan paradigma dalam wujudkan penataan kelola yang baik.

Menyangkut, kualitas bangunan terhadap pihak ketiga, katanya, perlu dilakukan pengawasan maksimal.
“Kami lakukan sesuai ketentuan berlaku, sedangkan, untuk penataan aset, pada 2011 tidak dapat diyakini kebenaranya jumlahnya mencapai Rp3,77 triliun lebih. Kemudian untuk aset bergerak yang diketahui sebanyak 92 unit yang sebahagian dimiliki pihak yang tidak berhak” katanya. (humas/adv)