Daripada Rasionalisasi Honorer, DPRD Meranti Sarankan Bupati Pangkas Insentif dan Tunjangan PNS

Selatpanjang, detikriau.org – DPRD kabupaten Kepulauan Meranti menafsirkan statemen Bupati tentang “idealnya tenaga honorer sejumlah seribuan” sebagai sinyal untuk melakukan rasionalisasi.

Jika tafsiran itu benar, DPRD meminta Bupati lebih baik mempertimbangkan untuk lakukan pemangkasan insentif PNS dan tunjangan jabatan sebagai salah satu upaya penghematan anggaran.

“Alternatif itu saya nilai lebih bijak ketimbang Pemkab merasionalisasi tenaga honorer. Sebab, pemangkasan insentif dan tunjangan jabatan tidak akan berdampak drastis kepada perekonomian PNS,” ujar anggota Komisi B DPRD Kepulauan Meranti, Taufiek, Senin (16/1).

Menurutnya, tidak bijak dan tidak adil jika pemda melakukan rasionalasi terhadap jumlah tenaga honorer Meranti, meskiput bertahap. Apalgi mengingat minimnya lapangan kerja di Kabupaten Kepuluan Meranti

“Misalnya Pemkab memotong insentif masing-masing PNS sekiter Rp 1 juta per bulan, kalikan dengan jumlah PNS di Meranti. Tenaga honorer saja mau gajinya dipangkas, masa PNS tidak mau insentif dan tunjangannya dipangkas,” ujar politisi PPP ini berandai-andai.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, E Miratna. Menurutnya jika rasionalisasi dilakukan, hal itu akan berdampak buruk pada perekonomian masyarakat.

“Soalnya, perusahaaan di Meranti tidak banyak. Dari pada merasionalisasi tenaga honorer, saya juga setuju Pemkab memangkas insentif dan tunjangan jabatan,” ujar E Miratna.

Ia juga mengatakan, semestinya Pemkab hanya menanggung gaji honorer daerah, bukan honorer yang berasal dari nota dinas. Ia pun mengaku heran kenapa gaji tenaga harian lepas (THL) bisa dianggarkan ke APBD, bukannya ditanggung oleh instansi terkait.

“Honorer nota dinas atau yang disebut tenaga harian lepas kan gajinya ditanggung oleh kegiatan dinas, bukan oleh APBD. Namanya juga kan honor kegiatan,” ujar politis partai Hanura ini.

Sebelumnya juga diberitakan, anggota dewan dari komisi C DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Hafizan Abas menilai statement Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir tersebut merupakan sinyal dilakukannya rasionalisasi terhadap sejumlah tenaga honorer yang tidak ber SK bupati. Ia juga mewanti-wanti pemerintahan Irwan Nasir-Said Hasyim agar tidak melakukan rasionalisasi tenaga honorer.

“Menurut saya, statement pak bupati itu merupakan sinyal untuk merasionalisasi tenaga honorer. Bupati tidak perlu merasionalisasi anggaran dengan cara rasionalisasi. Cari alternatif lain,” ujar politisi PKB ini.

Hafizan Abas mengatakan, meskipun tidak dilakukan secara massal, namun rasionalisasi tenaga honorer dinilai tidak adil. Sebab, lebih banyak tenaga honorer yang ber SK kepala dinas ketimbang SK bupati.

“Para tenaga honorer sudah bekerja dan terlanjur bergantung dengan pekerjaannya itu, masak iya Pemkab mau melakukan rasionalisasi. Mau kerja apa mereka nantinya,” tandas Hafizan./cr