Desak Sikapi Persoalan Kelapa, HIPPMIH dan MPK Demo DPRD dan Kantor Bupati Inhil

Ketua DPRD Inhil dinilai Massa Aksi Sebagai Ketua DPRD Paling tidak Berfungsi Se- Riau

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Puluhan massa yang manamakan diri Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indragiri Hilir (HIPPMIH) dan Masyarakat Petani Kelapa (MPK) dalam salah satu butir tuntutannya mendesak agar pemkab Inhil segera mencabut ijin operasional PT. Pulau Sambu. Jika tuntutan ini tidak mampu untuk dilaksanakan, mereka meminta Bupati dan Ketua DPRD Inhil untuk segera meletakkan jabatan. Senin (29/10).

Koordinator Aksi, Sudirman dalam orasinya bahkan melontarkan tudingan bahwa selama ini pihak eksekutif dan legislatif cenderung hanya disibukkan dengan urusan politik daripada memikirkan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan yang menimpa petani kelapa inhil dikatakan tidak hanya membawa dampak pada kemerosotan pada perekonomian masyarakat tetapi persoalan ini juga menimbulkan rasa keprihatinan kepada anak-anak petani. Mereka menyebutkan, pemerintah sebagai penyelengara Negara sepatutnya memberikan solusi konkrit bagi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Tapi sekali lagi mereka menilai pemerintah telah gagal dengan tidak bisa berbuat apa-apa. Legislatif sebagai pengontrol kebijakan pemerintah disebut hanya bisa diam dengan tidak mampu memberikan solusi kepada pemerintah daerah demi kesejahteraan petani.

“berbagai alasan yang diberikan pemerintah menurut kami hanya membodohi masyarakat. Anggota DPRD hanya diam tanpa suara sementara masyarakat mati kelaparan,” Pekik Orator aksi, Sudirman melalui megaphonenya.

Massa menyampaikan 4 tuntutan yakni, pertama, mendesak Bupati dan Ketua DPRD Inhil untuk mundur dari jabatannya karena hanya sibuk dengan urusan politik dan tidak aspiratif. Kedua, Segera mencabut izin operasional PT. Pulau Sambu. Ketiga, Segera bentuk perda harga minimal kelapa dan keempat, meminta untuk memperhatikan masyarakat inhil yang 80 persen adalah petani kelapa.

Uniknya, dalam aksi unjuk rasa di gedung DPRD inhil ini, massa mendesak beberapa anggota DPRD Inhil untuk berjemur dibawah teriknya sinar matahari karena mereka menilai tidak pantas membicarakan kesusahan petani kelapa didalam ruangan yang nyaman.

Kecam Ketua DPRD Sebagai Pengecut

Unjuk rasa puluhan massa di gedung DPRD Inhil dengan hanya disambut oleh salah seorang dari unsur pimpinan,Dani M Nursalam dan beberapa anggota yakni, Yusuf Said, Edi Hariyanto Sindrang, H. Bakri, Junaidi, Irwandi, Zulkarnaen dan Heriansyah sempat membuat massa kecewa.

Menurut mereka, selama beberapa kali melaksanakan aksi di Gedung DPRD Inhil mereka sama sekalli belum pernah melihat sosok pimpinan DPRD, Raus Walid. Merekan juga menyebut Raus Walid sebagai Ketua DPRD yang paling tidak berfungsi se Provinsi Riau. ”Saya minta kepada anggota DPRD yang hari ini hadir untuk menyampaikan kepada pimpinan DPRD agar dirinya segera mundur. Menurut kami Ia hanya  seorang pengecut dan hanya disibukan dengan urusan politik daripada memikirkan kesejahteraan masyarakat,” Kecam koordinaator aksi, Sudirman dengan suara lantang dan disambut suara pekikan menggema dari massa unjuk rasa.

Menanggapi unjuk rasa ini, Wakil Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam menyebutkan bahwa pihak DPRD Inhil sudah cukup berbuat. Bukti dari keberpihakan Dewan kepada masyarakat petani dikatakan Dani dengan diutusnya Komisi II DPRD Inhil untuk duduk bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan Perwakilan Petani kelapa dalam memperjuangkan persoalan ini.”Hari ini saya bukannya berkampanye. Dengan tegas saya katakan, Dewan tetap berbuat dan memperjuangkan apa yang kini menjadi kesusahan petani kelapa. Kita terus mendesak Pemkab Inhil untuk segera mencarikan solusi terkait persoalan ini.” Terang Dani.

Usai melaksanakan aksi di Gedung DPRD Inhil, puluhan massa dengan mengendarai kendaraan roda dua bergerak ke Kantor Bupati Inhi dibawah pengawalan aparat kepolisian Polres Inhil.

Sayangnya desakan massa untuk ditemui secara langsung oleh Bupati Inhil, H. Indra Muchlis Adnan setelah berjam-jam menunggu tidak juga membuahkan hasil. Dikabarkan Bupati saat itu sedang berada di Kecamatan Pulau Kijang. Unjuk rasa di Halaman kantor Bupati Inhil ini massa hanya ditemui oleh Asisten II Setdakab Inhil, H.Syafrinal Hedi didampingi oleh Perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Raja Taruna.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PB HIPPMIH, Mahmudin, S.Pi menyampaikan tuntutan massa secara tertulis dan selembar daun kelapa yang diterima oleh Asisten II Setdakab Inhil. Massa juga mengancam jika dalam 1 bulan kedepan tidak ada kejelasan, mereka kembali akan turun dengan ribuan massa dan tidak memberikan jaminan untuk berbuat tidak anarkis.(dro/*0)

Pengutipan berita dan gambar harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan tuntut sesuai ketentuan UU yang berlaku