Tembilahan (www.detikriau.org) — Terkait dengan harga kelapa di RSTM Pulau burung, Teluk Belengkong dan Pelangiran yang sering turun Petani Pir kembali datangi DPRD inhil bertemu dengan komisi II serta tim kajian harga yang telah di bentuk, dalam pertemuan tersebut Petani menilai selama ini Perusahaan PT Sambu telah berbohong karena tidak menjalankan kesepakatan pertemuan tanggal 25 Mei lalu di Aula kantor Bupati inhil.
Mahyudin Koordinator Petani PIR menyebutkan masalah ini telah bergulir sejak tahun 2003 dan mencuat kembali tahun 2009 namun tidak pernah selesai hingga pada 25 mei kemarin kembali mencuat hingga kini perusahaan kembali mangkir dari janjinya dengan mempermainkan harga kelapa KINA bisa naik turun sedangkan harga kelapa A dan B di tahan. sejak Juli 2012 kemarin harga yanf terus anjlok ini merugikan petani, sementara komoditas kepala di olah menjadi 6 produk turunan. Dari turunan kelapa yang di olah perusahaan tersebut membuat perusahaan untung besar dengan mencekik kesejahteraan petani. Dengan adanya pertemuan ini di minta harus ada payung hukum untuk harga kelapa petani demi kelangsungan kehidupan petani agar tidak terjadi gejolak ekonomi.
Dalam rapat yang dipimpin ketua komisi II DPRD Inhil Junaidi itu, Syafrinal Hedy selaku ketua tim Perumus meminta dari hasil rapat tersebut harus di hasilkan solusi dengan harga kajian kelapa yang telah di buat tahun 2009 lalu oleh tim independent UNRI harus di ulang kembali mengingat hingga kini pihak perusahaan belum pernah menandatangani berita acara kesepakatan penentuan harga kelapa sesuai dengan rumusan yang di buat.
Perubahan ulang penetapan harga kelapa tersebut harus di kaji kembali sebab dari kelapa yang di jual petani kepada pihak perusahaan ternyata banyak menjadi turunannya di antaranya santan, tepung, air, arang dan DC (desiccated coconut).
Pertemuan hearing yang di lakukan komisi II DPRD inhil bertempat dirung banggar gedung DPRD Inhil, senin (15/10) di ikuti anggota komisi II DPRD Inhil diantaranya H. Bakri H. Anwar, Irwandi, Agus Salim, Herwanisitas, Edy Harianto dan Zulfikar serta dari pihak pemerintah kabupaten Indragiri Hilir yakni Asisten Ekbang Syafrinal Hedy, Kepala Bappeda Alvi Furwanti, Kepala Dinas Perindag Rudiansyah, Perwakilan Dinas Perkebunan, Kabag Ekonomi Sirajudin, Bagian Hukum dan Mahasiswa serta Asosiasi Kelapa Petani Rakyat H. Syaifuddin Masrie.
Dalam rapat pertemuan tersebut sejumlah anggota komisi 2 DPRD Inhil mempertanyakan keseriusan pihak pemerintah kabupaten Inhil untuk menyikapi turunnya harga kelapa Petani Pir yang sering terjadi.
Edy Harianto menyebutkan mengingat kebutuhan hidup saat ini tinggi kesejahteraan petani kelapa harus di pikirkan, sekarang pihak perusahaan harus mengikuti pemerintah yang telah menetapkan harga kelapa naik kalau perusahaan membandel sebaiknya cabut saja dari daerah Inhil.
Agus Salim mengatakan berkaitan dengan harga kelapa ini sudah tidak terhitung lagi pertemuan yang diadakan, seharusnya dari pertemuan harus ada hasil, tetapi hingga saat ini selalu mengalami kebuntuan. Menurutnya, DPRD pasti akan memberikan dukungan sepanjang demi kepentingan masyarakat. Seharusnya pihak perusahaan dalam membeli kelapa petani tidak memakai klasifikasi karena dari kelapa yang dibeli tersebut turunannya banyak sementara petani yang dibayarkan hanya daging buah saja. Dalam hal ini pihak perusahaan harus di panggil kembali guna mendudukkan harga kelapa yang sebenarnya.
Herwanissitas mengecam dan meminta agar pihak satker terkait (alam hal ini Dinas Perkebunan. red) serius dalam hal menangani harga kelapa petani, namun setiap ada pertemuan tersebut Kadisbun tidak pernah datang mengikuti dengan berbagai alasan, ini harus menjadi catatan DPRD karena sepertinya pihak DPRD Inhil tidak di hargai. Mengingat ini menyangkut kesejahteraan Petani harus di pikirkan semua pihak, karena di kabupaten inhil ini perekonomian masyarakat sekitar 80 persen tergantung dari hasil kelapa. (dro/*0)
Jangan cuma dibahas saja pak DPRD rakyat sudah muak mendengarnya DPRD yang memilih RAKYAT seharusnya MERAKYAT atau cuma jadi TIKUS KANTOR ingat lagu iwan fals.
Anggota Dewan yang terhormat dan bapak mahyudin yang super nuntut
pak mahyudin kami sedikit mau tanya uang fee KUD yang bapak potong selama ini dengan kami (petani ) dibawah dikemanakan karena selama bapak juga kurang transparan terhadap petani yang katanya bapak perjuangkan, sampai sekarang ini kamipun masih bertanya-tanya apa sebenarnya tujuan bapak, karena perjuangan bapak selalu mengatas namakan petani.
Soal fee belakangan atau memang buta hatimu pengurus KUD SE RSTM / GHS DAN KEPALA DESANYA sedang berjuang awak malah bilang macam itu berarti kalo harga naik gak usah ikut naik jadi muak aku membacanya aku juga peng KUD juga petani jangan2 awak orang PT YA
Pak gugun yang baik….. Tranparansi itu harus….kenapa mesti marah-marah….. jelaskan pada warga SP (anggota Koperasi/petani) mereka berhak mendapat penjelasan….. Kalau mo ngritik orang lain, mestinya legowo nerimo kritikan….. JANGAN 2 DENGAN NAIKNYA HARGA KELAPA ADALAH JEMBATAN UNTUK NAIKAN BIAYA TRANSFORTASI PADA PETANI….. ??????????
Soal fee belakangan atau memang buta hatimu pengurus KUD SE RSTM / GHS DAN KEPALA DESANYA sedang berjuang, hai lainca malah bilang macam itu berarti kalo harga naik gak usah ikut naik jadi muak aku membacanya aku juga peng KUD juga petani jangan2 awak orang PT YA
Anggota dewan yang kami hormati tolonglah kami karena bapak kami mahyudin thu….. selalu motong fee petani mengatas namakan KUD tapi alokasi dana yang terpotong peruntukannya tidak jelas.
iki neee wong desa mas.
Wo ala jo jo mbok yo mikir to nek rego klopo mundak gak usah melok mundak yo awakmu, soal fee intern lah tapi mikiro sak butir klopo kui diolah dadi 6 produk iku sesuai gak ambek regane klopo neng sp, bukan aku mihak pak mahyudin mulo duwe hp kui ojo gur go facebookan wae go bukak rego DC, TEMPURUNG, BANYU KLOPO, SANTEN, MINYAK KLOPO dadi wong deso yo ojo kuplok nemen2 to jo bejo.
memang semunye lah tak dapat berita lagi harge kelape dibaya 600/butir oleh pembeli kelape didesa2 jaet saje anusnye mane anak2 kuliah bayar smstr tak ade subsidi inhil ini……….
Kami juga petani mas, kelapa kampung di daerah kami juga mengalami nasib yang sama. Jadi kami pun sangat mendukung jika pemerintah bisa membantu kesejahteraan petani, entah itu menaikkan harga atau membantu tanggul yang jebol. Tapi bukankah sebaiknya kita juga berpikiran jernih menyikapi masalah ini dan tidak menyalahkan satu pihak saja. Kami petani kelapa kampung sudah sudah sering mengalami hal ini, tapi kami sikapi dengan kesabaran dan mencari alternaif penghasilan lain seperti pinang, kopra, menanam padi, buah-buahan, dll.
JANGAN2 NAIKNYA HARGA KELAPA eeeeee ongkos angkut juga dinaikan……. jadi ketahuan tuh masudnya kemana ???????????????????