Dewan Minta Bupati Bertindak Tegas

“Beri reward bagi mereka yang kerjanya bagus dan jatuhkan sanksi bagi aparatur yang hasil kerjanya tidak baik”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan diminta untuk tegas terhadap bawahannya termasuk untuk terus melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil.

Permintaan tersebut diungkapkan Juru Bicara (Jubir) Fraksi Golongan Karya (Golkar) Inhil, Okta Hasanatan saat menyampaikan tanggapan fraksinya terhadap pidato pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Inhil tahun 2014 pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Okta, agar tugas dan tanggung jawab di seluruh SKPD bisa berjalan dengan baik dan maksimal, khususnya serapan anggaran serta pelaksanaan kegiatan dan program pembangunan, maka harus ada evaluasi menyeluruh mulai dari tingkat bawah hingga atas.

“Jika perlu, beri reward bagi mereka yang kerjanya bagus dan jatuhkan sanksi bagi aparatur yang hasil kerjanya tidak baik,” tutur Okta.

Selain itu, Fraksi Golkar juga meminta kepada Bupati Wardan, untuk memberikan sanksi bagi pimpinan SKPD yang tidak hadir dan tidak aktif dalam mengikuti kegiatan di DPRD, khususnya yang berkaitan langsung dengan pembahasan Ranperda.

“Selama ini cukup banyak SKPD yang hanya mengirimkan utusannya saat pembahasan hal-hal yang penting di DPRD. Ini mungkin dikarenakan yang memilih mereka bukan DPRD, tetapi Bupati,” tambahnya.

Menanggapi permintaan tersebut, Bupati Wardan menjelaskan bahwa rendahnya progres realisasi anggaran saat ini, tentunya akan dilakukan evaluasi menyeluruh oleh Pemkab Inhil, sehingga kondisinya tidak berlarut-larut.

“Kita akan terus berupaya agar ke depan lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Karena itu, kita akan lakukan evaluasi terhadap masing-masing SKPD,” imbuhnya.(adi/adv)