
TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meminta kepada manajemen PLN Rayon Tembilahan, untuk segera mengaktifkan nomor telp pengaduan yang bisa diakses dan dihubungi oleh masyarakat.
Permintaan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD, Edi Hariyanto saat menggelar hearing bersama manajemen PLN Rayon Tembilahan, di salah satu ruangan di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilajan, kemarin.
Dikatakan Edi, dengan kondisi listrik hidup-mati seperti sekarang ini, tentu keberadaan nomor telp pengaduan PLN sangat dibutuhkan, sehingga masyarakat bisa bertanya langsung tentang apa yang terjadi di PLN, yang menyebabkan pemadaman listrik bergilir kepada para pelanggan.
“Saya saja yang anggota dewan susah menghubungi pihak PLN, untuk mengetahui kondisi yang terjadi disana. Sudah beberapa kali saya hubungi, tapi tak masuk-masuk. Kalau sudah begitu, bagaimana masyarakat bisa tahu,” tutur Edi.
Oleh karena itu, politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini berharap agar pihak PLN dapat memberikan penjelasan terkait apa yang terjadi di wilayah kerjanya, sehingga tidak menimbulkan persepsi buruk di masyarakat.
“Jadi, tolonglah diaktifkan nomor telpon pengaduannya, biar kita semua bisa tahu dan tidak ada yang ditutup-tutupi lagi. Lagi pula, tak mungkin setiap saya ingin mengetahui kondisi PLN harus menghubungi Managernya Pak Budi,” terangnya.
Menanggapi hal tersebut, Manager PLN Rayon Tembilahan, Budi Warman menjelaskan bahwa nomor telpon pengaduan PLN memang sudah cukup lama berganti, dan mungkin belum tersosialisasi kepada masyarakat dengan baik.
“Nomor telpon pengaduan kita sudah berganti dengan yang baru. Jadi, bagi mayarakat yang ingin menyampaikan keluhan dan mendapatkan informasi tentang PLN, silakan hubungi kami di nomor telpon (0761)123,” kata Budi.
Untuk diketahui, hingga saat ini PLN Rayon Tembilahan masih melakukan pemadaman bergilir bagi para pelanggannya, dengan durasi 8 jam hidup dan 8 jam mati. (adi/adv dprd)
Kondisi tersebut dikarenakan rusaknya sejumlah mesin sewa dan masih dalam proses perbaikan oleh teknisinya. Akibat hal itu, dari beban puncak sebesar 13 mw, PLN hanya mampu menyediakan 5 mw, sehingga jadilah defisit daya sebesar 8 mw..(adi/adv dprd inhil)


BERITA TERHANGAT
Usulan Pinjam 200 M Ditolak DPRD, Ketua PAN Inhil : Segala yang Baik Lahir dari Persiapan yang Matang
Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil Hadiri Upacara Hari Sumpah Pemuda Ke-97 Tahun 2025
Ketua DPRD Inhil Serap Aspirasi Warga Lewat Reses III di Jalan Raja Ali Haji, Tirta 1, Masyarakat Menyampaikan Perbaikan Infrastruktur dan Rehabilitasi Surau Almuklisin