Di Hadapan Pemerintah Pusat, Bupati Sebut Investasi di Inhil Belum Bisa Berjalan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menyampaikan secara langsung kepada pemerintah pusat kalau investasi di negeri Sri Gemilang ini belum bisa berjalan secara keseluruhan karena terkendala Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

Penyampaian tersebut dilakukannya disela rapat bersama antara DPR RI dengan Pemprov dan DPRD Riau tentang percepatan proses finalisasi revisi RTRW Provinsi Riau di ruang rapat Samithi Gedung Nusantara V DPR RI, Kamis (4/2/2016) kemarin.

Dimana, rapat itu tampak dihadiri juga oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kementrian Agraria dan Tata Ruang yang di wakili Dirjen tata ruang, Kementrian Perekonomian serta Perwakilan Bappenas RI.

“Ada beberapa Investasi yang akan dilaksanakan belum bisa berjalan karena terkendala RTRW ini, mudah-mudahan dengan adanya rapat ini dapat memberikan jalan keluar bagi Pemkab Inhil,” ungkap Wardan dalam pemaparannya.

Padahal katanya, wilayah Inhil memiliki potensi yang cukup tinggi karena menyimpan beberapa potensi wisata alam dan perkebunan perkelapaan yang cukup luas.

Dimana, dari 20 Kecamatan, ada 16 kecamatan yang termasuk kawasan hutan. Disamping itu wilayah Kabupaten Inhil inj merupakan wilayah yang memiliki desa terbanyak se-Provinsi Riau dengan jumlah 128 desa Inhil termasuk Kabupaten terluas di Riau.

Untuk perkebunan lanjutnya, Kabupaten Inhil memiliki 432 ribu hektar kebun kelapa. Bahkan saat ini Inhil dijuluki sebagai daerah hamparan kelapa dunia. Mirwan/adv