Diperkirakan, APBD 2013 Kembali Mengalami Defisit

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013 mendatang diperkirakan kembali akan mengalami defisit sebesar Rp. 128.373.876.153,90.

Data ini berdasarkan Penyampaian pidato tertulis Bupati Inhil, H Indra Muchlis Adnan yang dibacakan oleh Asisten I Setdakab Inhil, H Said Ismail pada rapat Paripurna “Pidato Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013 bertempat di Ruang rapat Paripurna Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Subrantas, Tembilahan, Selasa (11/12)

Dalam pidato tertulisnya, Bupati menyampaikan bahwa Pendapatan Daerah pada RAPBD Tahun Anggaran 2013 direncanakan sebesar Rp. 1.454.009.987.048,00 sementara Belanja Daerah pada RAPBD  pada Tahun Anggaran yang sama sebesar Rp. 1.582.383.201,90.

Pendapatan Daerah pada RAPBD TA 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp. 67.900.987.945,00 atau sebanyak 4,90 persen dibandingkan dengan Pendapatan Daerah pada APBDP Tahun Anggaran 2012 yang hanya sebesar Rp. 1.386.109.599.103,00.

Secara rinci, besaran Pendapatan Daerah pada RAPBD T.A 2013 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 51.675.888.048,00. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan PAD pada APBDP 2012 sebesar Rp. 6. 102.083.802,00. Kemudian, Dana Perimbangan pada RAPBD TA 2013 sebesar Rp. 1.305.788.916.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 147.029.598.280 dibandingkan Dana Perimbangan pada APBDP tahun 2012.

Selanjutnya, lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 96.545.183.000,00 juga terjadinya penurunan sebesar Rp. 73.027.126.533,00 dibandingkan lain-lain pendapatan yang sah pada APBDP TA 2012.

Terjadinya penurunan Pendapatan Asli Daerah ini disebabkan berkurangnya penerimaan retribusi daerah serta berkurangnya penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sementara itu kenaikan hasil pajak daerah dan kenaikan lain-lain PAD yang tidak sah tidak  dapat mengimbangi penurunan pendapatan sebagaimana tersebut diatas.

Sedangkan kenaikan dana perimbangan disebabkan adanya kenaikan Dana bagi Hasil bukan pajak dan kenaikan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) walaupun Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami penurunan.

Penurunan pada lain-lain Penerimaan yang sah disebabkan oleh terjadinya penurunan penerimaan dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya serta penurunan bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Sementara itu, Belanja Daerah pada RAPBD TA 2013 terdiri dari Belanja Tidak Lansung dan Belanja langsung sebesar Rp. 1.582.383.863.201,90. Bila dibandingkan dengan Belanja Daerah pada APBDP TA 2012 Sebesar Rp. 1.597.160.164.316,55 terjadi penurunan sebesar  Rp. 14.776.301.114.65.

Dalam penyampaian pidato tertulisnya itu, Bupati juga menyampaikan beberapa permasalahan mendasar yang mempengaruhi RAPBD Kab Inhil TA 2013 meliputi, pertama, adanya kenaikan belanja yang cukup besar pada Belanja Pegawai akibat adanya tambahan gaji dan tunjangan PNS pada tahun 2013 berkisar 7 persen dan kenaikan CPNS yang merupakan hasil verifikasi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kemudian adanya beberapa kegiatan prioritas antara lain pelaksanaan PILKADA, Multiyears, Pendamping dana APBN yang meliputi DAK, RPIJM, RIS-PNPM,PNPM-MP,P2KP, Pamsimas, mendukung program Nasional pengentasan kemiskinan, pencapaian target MDGs, Rencana Aksi HAM, RAD-PK, Sharing program atau dana dengan APBD dan pemprov Riau serta lanjutan pelaksanaan E-KTP.

Kemudian pembiayaan untuk perbaikan beberapa fasilitas pelayanan umum seperti jalan dan jembatan, drainase,sanitasi,air bersih, sarana perhubungan dan angkutan umum masyarakat serta untuk peningkatan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin melalui Jamkesda, pengadaan obat-obatan, rehabilitasi puskesmas, pustu serta operasional RSUD Raja Musa di Guntung dan RSUD Tengku Sulung di Pulau Kijang serta optimalisasi pelayanan RSUD Puri Husada Tembilahan melalui perubahan status menjadi Badan layanan Umum Daerah (BLUD).

Beberapa sektor lainnya yang menjadi prioritas yakni sektor pertanian, perkebunan dan perikanan serta program pendidikan bagi masyarakat miskin melalui pendidikan bersubsidi bagi MI,MTS,MA,SMA dan SMK termasuk penganggaran BOSDA yang diperuntukan bagi SD dan SMP baik Negri maupun Swasta serta penyelesaian pembaunan Gedung UNISI dan Islamic Centre agar dapat fungsional.

Untuk pendidikan juga termasuk rehabilitasi bangunan sekolah rusak, pembangunan baru sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kapasitas aparatur khususnya tenaga pendidik termasuk pemberian tunjangan profesi dan tambahan penghasilan sehingga jumlah anggaran pendidikan nantinya dapat lebih dari 20 persen sebagaimana diamanatkan dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Untuk mengantisipasi peramasalahan ini, Pemkab Inhil berupaya mengoptimalkan Penerimaan Daerah, Peningkatan PAD maupun penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat dan Provinsi. Selain itu tentunya dalam penyusunan anggaran belanja dilakukan sesuai kebutuhan yang prioritas dengan prinsif effisien, efektif dan akuntabel.(dro/*0)