“per September 2018 tercatat sebesar Rp 5.271 triliun lebih”

Jakarta, detikriau.org – Total utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencapai lebih dari Rp 5.000 triliun membuat geram Komisi VI DPR RI.
Wakil Ketua Komisi VI DPR, Azam Asman Natawijana mengaku sudah meminta BUMN yang memiliki banyak utang segera melunasinya.
“Kita sudah minta saat rapat beberapa hari lalu dengan Pertamina, PLN dan beberapa lainnya. Kita minta kapan mereka bisa menyelesaikan utangnya,” ujar Azman di gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/12).
Pasalnya, utang tersebut sudah teramat banyak dan dapat mengancam perekonomian nasional. Komisi VI DPR pun meminta pimpinan BUMN yang berutang untuk kembali menghadap setelah masa reses.
“Toh, ini sudah lebih daripada dua kali APBN kita. Oleh karena itu kita meminta kepada mereka untuk menyampaikan utangnya setelah reses sekitar tanggal 20-an Desember,” tegasnya.
Utang BUMN mencapai lebih dari Rp 5.271 triliun per September 2018. Utang tersebut meningkat dari 2016 yang jumlahnya Rp 2.263 triliun, dan 2017 yang jumlahnya Rp 4.830 triliun. Artinya dari 2017 ke September 2018, utang BUMN meningkat sebesar Rp 441 triliun.
Utang Jangan Sampai Turun ke Rakyat
Azam mewanti-wanti ribuan triliun utang BUMN ini jangan sampai diwariskan ke rakyat.
“Jangan sampai dilimpahkan ke rakyat nanti utang itu. Karena itu utang perseroan,” ujar Azam.
Politisi Demokrat ini menilai, kendati ada beberapa utang BUMN yang ditanggung oleh negara namun tetap BUMN yang bersangkutan harus mulai membayarnya.
“Ada yang dijamin pemerintah dan ada yang tidak dijamin pemerintah. Nah, kita mau tahu itu, tapi kalau tidak bisa bayar kan yang tanggung jawab pemerintah juga,” tegasnya.
Azam mengingatkan kondisi ini jangan sampai seperti krisis tahun 1998. Utang BUMN yang teramat tinggi saat itu akhirnya membebani pemerintah dan tentunya seluruh rakyat Indonesia.
“Jangan sampai ini seperti 98 terjadi masalah itu dan kita tidak mau itu. Makanya kita di DPR kan fungsi pengawasan jadi selalu mengingatkan itu,” tandasnya.
sumber: rmol.co editor: faisal


BERITA TERHANGAT
Di Halalbihalal IPDN Jatinangor Wamendagri Bima Arya Tegaskan Komitmen Dukung IPDN Lahirkan Lulusan Berkarakter
Isu Dugaan Pengawalan Preman Menuju Universitas Malahayati Dibantah oleh Dandenpomal Lampung : Kami Datang Berdasarkan Surat Perintah dan permohonan Pihak Yayasan
Gubri Abdul Wahid Hadiri Kegiatan Penguatan dan Percepatan Pembangunan Daerah PKB