TEMBILAHAN (detikriau.org) – DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melakukan hearing bersama pihak PT Bumi Orion Sukses (BOS) di gedung utama DPRD Inhil jalan Soebrantas Tembilahan sejak pukul 21.00 hingga 01.00 WIB, Rabu (6/5/2015) dini hari.
Menurut Ketua DPRD Kabupaten Inhil Dani M Nursalam, hal tersebut terpaksa dilakukan karena pihak Dewan ingin tau secara persis pola kemitraannya seperti apa. Apalagi ini menyangkut lingkungan yang keterjkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Inhil.
“Mumpung belum diberi izin oleh Pemkab kita, terlebih dahulu kami ingin mendengarkan ekspos mereka (PT Bos, red) terkait pola kemitraan yang dijanjikan kepada masyarakat,” kata Dani.
Sebenarnya kata Dani pula, DPRD Inhil tidak berniat ingin memperlambat atau menghalang-halangi proses perizinan yang sedang diproses PT Bos itu. Namun demi kebaikan masyarakat Inhil serta menghindari terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya.
Sebab menurut ketua Dewan Tanfizs DPC PKB Inhil ini, mayoritas perusahaan yang masuk itu awalnya memang selalu menjanjikan harapan manis, dan setelah beberapa tahun berikutnya sering kali menimbulkan masalah yang cenderung merugikan masyarakat.
Pantauan awak media, dari ekspos yang dilakukan PT Bos malam itu terlihat disudutkan oleh sejumlah anggota DPRD Inhil yang hadir, sebab ada beberapa persoalan yang dinilai mengganjal pada administrasi. Diantaranya ada isi dokumen yang mengganjal seperti salah satunya perbedaan bentuk tanda tangan.
Terkait hal ini, Direktur PT Bos Sandi Winata saat dikonfirmasi awak media menanggapi bahwa ia tidak mengaku adanya perbedaan tersebut. Bahkan, ia sama sekali tidak mengetahui. “Kami sebagai investor berharap bagaimana perizinan ini cepat terselesaikan, terkait adanya dugaan perbedaan tanda tangan, saya fikir itu hanya pendapat, saya tidak tau,” katanya berdalih. (mirwan)
Pemerintah inhil lamban menangani kerusakan perkebunan kelapa di lingkungan inhil. Perkebunan menjadi nyawa perekonomian diinhil yang harus mendapat perhatian langsung oleh pemerintah. Kasus kami di tanjung lajau, merupakan kasus parah ketidak berdayaan pemerintah inhil menyelamatkan perkebunan warga. Bahkan terkesan membiarkan tanpa tanggapan apalagi solusi. Kini investor masuk dan masih dipersulit dengan kepentingan tetek bengek. Perlu bapak ketahui bahwa kebun kami sudah tidak menghasilkan, kami rela berhutang kepada pengelola (investor) untuk menghidupkan perkebunan kami, ini kebun kami, hutang kami. Bapak2 yang berada di dinas terkait apa pernah memberi solusi?. Diantara kami sudah biasa berhutang untuk makan dengan pembayaran berbunga demi mempertahankan hidup. Jika memang ada investor yang lebih baik silahkan ajukan dan jalankan pola yang lebih menguntungkan masyarakat. Bualan bapak2 sekalian cuma menambah bunga utang kami kepada reintenir. Omong kosong bapak2 sekalian cuma menghasilkan berita yang g bisa memberi kami (petani) makan dan kelanjutan hidup. Apalagi didalam forum malam itu kami tau bahwa perwakilan kami dirampas hak suaranya dengan tanpa boleh berkomentar satu katapun. Kalian itu ngumpul lagi bahas kami, mengapa kami g boleh ngomong? Demokrasi kalian hianati di gedung yang katanya terhormat. Jika investor mundur dan kalian tidak mempunyai solusi, kami akan menuntut kepada kalian yang kami anggap bertanggungjawab.