TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait diminta untuk tetap memprioritaskan dan fokus dalam membenahi kondisi perkebunan masyarakat.
Langkah tersebut harus dilakukan, karena mengingat sebagian besar masyarakat di Negeri Seribu Parit ini masih bergantung pada hasil perkebunan, khususnya perkebunan kelapa untuk membiayai dan menutupi kebutuhan hidup sehari-harinya.
Menurut Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Amd Junaidi, saat ini kondisi sejumlah perkebunan milik masyarakat sudah sangat memprihatinkan.
Dimana, kerusakan lahan perkebunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti intrusi air laut, serangan hama dan lain sebagainya.
“Ini tentunya harus segera dicari solusi dan jalan keluarnya, supaya masyarakat kita tidak bertambah susah terutama dari segi ekonominya,” kata Junaidi saat berbincang dengan awak media di Gedung DPRD Inhil, beberapa waktu lalu.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemkab Inhil untuk mengatasi persoalan itu, lanjut politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini, adalah dengan membangun trio tata air di kawasan lahan perkebunan yang rusak tersebut.
“Dengan begitu, lahan perkebunan yang ada tidak akan lagi dimasuki air laut laut atau sungai, sehingga masyarakat bisa kembali membenahi perkebunannya,” terang Junaidi seraya menambahkan bahwa hal lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan harga jual hasil perkebunan. -adi-
BERITA TERHANGAT
Usulan Pinjam 200 M Ditolak DPRD, Ketua PAN Inhil : Segala yang Baik Lahir dari Persiapan yang Matang
Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil Hadiri Upacara Hari Sumpah Pemuda Ke-97 Tahun 2025
Ketua DPRD Inhil Serap Aspirasi Warga Lewat Reses III di Jalan Raja Ali Haji, Tirta 1, Masyarakat Menyampaikan Perbaikan Infrastruktur dan Rehabilitasi Surau Almuklisin