Dukung Jokowi, Kini PKB Mulai Tuai Balasan

“Boni hargens: keluarnya PKB dari koalisi tidak akan menganggu jalan pemerintahan Jokowi-JK. Karena, masih ada relawan-relawan yang merupakan kekuatan real (sesungguhnya) dari Jokowi”

Tembilahan (detikriau.org) – Koalisi kubu partai pengusung Jokowi-JK kini tampak mulai retak. Dulu kubu yang katanya dibangun “tanpa syarat” ini terucapkan bertopeng bangga oleh semua partai koalisi termasuk PKB. Hari ini topeng itu mulai terlepas. PKB terkabarkan mulai berang. Apakah ini sebuah balasan?

Dikutip dari suaranews.com, Ketidakpuasan PKB dikabarkan bermula dari komposisi di Tim Transisi hingga ide kabinet kerja yang digagas Jokowi. Terkait Tim Transisi, PKB menilai Jokowi hanya mementingkan partai tertentu seperti PDIP dan NasDem.

Jokowi selalu mengilah bahwa dirinya tidak memerlukan orang partai tetapi kenyataannya di kantor transisi di isi orang-orang partai seperti Akbar Faizal dari NasDem, Rini Soemarno, PDIP orang dekat Megawati Soekarnoputri, Hasto Kristiyanto dari PDIP, dan Hendropriyono yang juga menjadi pendukung PDIP.

PKB merasa ditipu gaya lugu Jokowi. PKB melalui Wakil Sekjennya, Jazilul Fawaid, menilai cara kerja Jokowi itu menunjukkan ahklaknya yang tak baik. “Akhlaknya tidak baik,” kata Jazilul dalam acara diskusi di sebuah stasiun TV, awal pekan kemaren

Ide Jokowi soal menterinya yang harus melepaskan jabatan partai juga menjadi sorotan politisi asal Gresik tersebut.

“PKB prinsipnya bergerak pada konstitusi, selama tak ada aturan yang melarang menteri rangkap jabatan di parpol, kami memperjuangkan kader kami yang mampu memimpin,” kata Jazilul.

Jazilul pun mengungkit peran PKB dalam memenangkan Jokowi, seperti mengenalkan di kalangan NU dan pesantren. Jazilul mencurigai, ada orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tidak berjuang saat Pilpres hanya mengambil keuntungan dengan menyingkirkan orang-orang partai.

Namun, pernyataan Jazilul tersebut justeru ditanggapi pedas oleh kubu PDIP. Koordinator Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP)

Boni Hargens menegaskan supaya PKB mengikuti peraturan adanya larangan rangkap jabatan seorang menteri dengan jabatan pengurus Partai Politik atau mundur dari koalisi.

“Jika PKB tidak mematuhi aturan tersebut sebaiknya mereka mundur dari koalisi. Sebab, dari awal koalisi pemerintahan Jokowi-JK (Jusuf Kalla) adalah koalisi tanpa syarat,” jelas Boni saat ditemui wartawan di Jakarta, Selasa (12/8) yang lalu.

Menurutnya, dengan keluarnya PKB dari koalisi tidak akan menganggu jalan pemerintahan Jokowi-JK. Karena, masih ada relawan-relawan yang merupakan kekuatan real (sesungguhnya) dari Jokowi.

“Sebab, meski (PKB) ada di parlemen namun tetap saja harus dapat dukungan rakyat,” jelasnya.(dro)