Esok, Tim Sembilan Temui Dirjen Kementan RI di Jakarta

Pemkab Inhil diwakili Kadisbun. Komisi II DPRD Inhil, belum ada kejelasan

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Esok, Kamis (22/11) sekira pukul 10.00b Wib, Perwakilan Petani Kelapa Hibrida Pola Pir Trans Kecamatan Kateman, Pulau Burung dan Teluk Belengkong ( yang tergabung dalam Tim Sembilan) diagendakan akan melakukan pertemuan dengan Dirjen Kementrian Pertanian RI di Jakarta.

Informasi ini disampaikan oleh Ketua Tim Sembilan, Mahyudin S.Pdi melalui sambungan telepon selular kepada detikriau.org, rabu (21/11). Dijelaskan Mahyudin, sesuai kesepakatan, disamping persoalan harga kelapa, Tim Sembilan juga mengagendakan untuk mempertanyakan beberapa persoalan lainnya.

“Alhamdulillah, kita sudah tiba di Jakarata. Terkait rencana pertemuan dengan Dirjen Kementan, kita sudah mendapatkan konfirmasi. Insyaalah besok sekira pukul 10.00 Wib,” Ujar Mahyudin.

Dijelaskan Mahyudin, dalam pertemuan nantinya, mereka akan mendesak agar Dirjen Kementan mencabut SK 628 tahun 1998. Karena SK ini dinilai sudah tidak relevan. SK 628 hanya memasukkan 3 produk turunan kelapa kedalam rumusan harga (dc, cno dan bungkil. Red) Sementara, 3 produk olahan lainnya (santan, arang tempurung dan air kelapa) tidak dimasukkan. Kita mendesak, jika ini tidak diakomodir dan Sambu Group masih enggan membeli kelapa dengan harga layak, kita meminta sambu sebaiknya hengkang.

Tim Sembilan juga menilai bahwa Proyek Perkebunan Kelapa Hibrida Pola Pir Trans di Inhil merupakan sebuah proyek gagal dan mulai ditinggalkan petani. Hal ini disebabkan, masih banyaknya kebun yang belum rampung, kebakaran lahan dan kini semakin diperparah dengan terus anjloknya harga jual kelapa petani. Disamping persoalan itu, kita juga akan menyampaikan tentang kerusakan kanalisasi, tanggul pengairan yang jebol dan beberapa persoalan lainnya.

“Gagalnya proyek Perkebunan Kelapa Hibrida Pola Pir Trans ini menyebabkan banyaknya kredit macet. Kita Nilai BNI Juga harus bertanggungjawab karena cukup banyak kebun yang belum layak dikonversi sudah dikonversi dan imbasnya, petani tidak mampu mebayar kredit,” Kata mahyudin lagi.

Tim Sembilan juga menuding Askrindo selaku pihak Asuransi pendamping tidak bertanggungjawab karena tidakjelasnya kalim asuransi atas terbakarnya kebun potani. Dengan semua alasan ini, Tim Sembilan meminta pemerintah pusat untuk melakukan Rescheduling dan kalau mungkin penghapusan kredit.

“Sebagai pendamping, kita juga sudah mendapatkan komfirmasi Kadisbun Inhil, Kuswari sudah bertolak ke Jakarta sekira pukul 17.00 Wib untuk hadir bersama-sama di Dirjen Kementan esok. Namun dari DPRD Inhil, hingga kini kita belum mendapatkan komfirmasi.” Pungkas Mahyudin.

Empat orang perwakilan petani yang menghandiri pertemuan dengan Dirjen Kementan esok yakni, Mahyudin (Ketua Tim Sembilan), Dani Triyono (Sekretaris Tim Sembilan), Dasiman ( Kades SP 1 RSTM) dan Susiswanto (Kades SP 5 GHS 2). (dro/*0)