FPKB Soroti Proyek Terbengkalai, Temuan BPK, Multi Years Hingga SILPA

Tembilaha (detikriau.org) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FKBP) mempertanyakan beberapa persoalan baik masalah pembangunan proyek yang belum dapat difuagsikan sebagaimana peruntukannya, temuan BPK, Kelanjutan Proyek Multiyeras hingga SILPA.

Pertanyaan ini disampaikan FPKB pada rapat paripurna ke 6 masa sidang ke II tahun sidang 2014 tentang penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap ranperda pertanggungjawaban APBD tahun 2013 dan draff kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan Plafon anggaran sementara perubahan APBD Inhil Tahun 2014 bertempat diruang paripurna gedung DPRD Inhil, Jalan HR Subrantas Tembilahan, selasa (26/8/2014) malam

Juru Bicara FPKB, Edi Gunawan menyampaikan bahwa dari hasil audit BPK RI pada buku II BPK RI menemukan permasalahan terkait kelemahan system pengendalian intern, diantaranya terdapatnya kelemahan pengendalian kas di BUD dan Bendahara pengeluaran pada tiga SKPD termasuk penataan persediaan belum tertib dan sisa persedian pada dua SKPD tidak diyakini kewajarannya. Selanjutnya masalah pengelolaan Investasi Non Permanent Inhil Revolving Fund (IRF) tidak optimal dan terdapat tunggakan pokok pinjaman.

Persoalan lainnya, FPKB juga menyebutkan bahwa Pemkab Inhil berpotensi akan menanggung kerugian atas penyertaan modal pada PT GCM yang tidak beroperasi lagi sejak tahun 2006. Kemudian pengelolaan pendapatan retribusi pengendalian menara telekomunikasi belum memadai termasuk persoalan pencatatan, penilaian, dan pelaporan asset tetap yang belum memadai sehingga terhadap asset tetap belum menunjukkan nilai sewajarnya. Padahal beberapa permasalahan temuan BPK ini sesungguhnya juga menjadi temuan pada LHP BPK pada tahun sebelumnya.

“jika dikaitkan dengan target RPJMD Inhil tahun 2013-2018, dimana target opini terhadap LKPD tahun 2015 adalah wajar tanpa pengecualian (WTP), akankah target ini dapat tercapai,” Pertanyakan FPKB

Disamping persoalan temuan BPK, FPKB juga menyoroti beberapa bangunan proyek yang hingga saat ini belum dapat difungsikan sebagaimana peruntukkannya seperti pelabuhan parit 21, terminal parit 8, bandara tempuling, pasar sungai guntung termasuk beberapa pasar lainnya.

Tidak hanya itu, FPKB dalam kesempatan ini juga mempertanyakan nasib 5 paket proyek multiyear yang juga menjadi catatan permasalahan atas hasil audit BPK Riau terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan antara lain poin 6 yang dibunyikan bahwa pekerjaan lima paket multiyear tidak selesai sampai masa jabatan kepala daerah berakhir dan tidak lagi diangarkan pada tahun 2014.

“yang menjadi pertanyaan FPKB, apa kebijakan pemerintah sekarang akan hal ini? Apakah hanya kita biarkan,”

Hal lainnya, FPKB juga mempertanyakan akan tingginya SILPA tahun 2013 yang menjadi catatan SILPA tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini apakah sebuah prestasi atau justru kegagalan.

Menurut FPKB, tinggi SILPA tentunya memberikan gambaran akan ketidakmampuan pemerintah daerah melalui SKPD-nya dalam menyelesaikan pekerjaan yang sekaligus menunjukkan lemahnya progress keterserapan anggaran APBD. Banyak paket proyek yang sedianya diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu dilaksanakan dengan berbagai alasan. Hal ini berbanding terbalik dengan progress perjalanan dan belanja rutin dinas yang mampu mencapai serapan 95 hingga 100 persen.

“apalagi kalau kita llihat kondisi pelaksanaan APBD tahun 2014 saat ini justru mungkin akan lebih mnegkhawatirkan. Apakah ini menjadi model cerminan pemerintah sekarang,” Pertanyakan FPKB.

Disindir FPKB, ada dana tapi tak mampu dibelanjakan. Hati-hati memang perlu dalam pelaksanaannya namun jangan membuat bodoh dengan mengorbankan kepentingan masyarakat dan daerah. Harus ada keberanian dan langkah revulisionir terhadap permasalahan ini. (dro)