Hilangkan Dualisme Kewenangan, Pemerintah Bubarkan BP Batam

Jakarta, detikriau.org – Setelah mendengarkan informasi dari dunia usaha, keterangan dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Pemerintah memutuskan untuk membubarkan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Kewenangan yang selama ini melekat pada BP Batam dialihkan kepada Pemerintah Kota Batam.

“Tadi Presiden dan Wapres memutuskan dualisme itu harus segera dihilangkan. Itu berarti hanya ada satu, enggak boleh dua.  Segera hilang,” kata Menko Perekonomian Darmin Nasution usai mengikuti Rapat Terbatas tentang Pengembangan Batam, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/12) sore dilansir melalui laman resmi SETKAB

Artinya, lanjut Darmin, untuk jalan cepatnya, kewenangan sebagai BP Batam sebagai tangan pemerintah di daerah itu akan dilaksanakan, akan dirangkap oleh Walikota Batam. “Sehingga jadi satu dia tangannya, enggak dua”.Ujar Menko

Mengenai masalah perizinan, Darmin mengatakan dari sekarang pun disana sudah ada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kalau sekarang masih ada 2 lantai nantinya mungkin jadi satu lantai.

Menurutnya, Pengalihan kewenangan BP Batam kepada Pemerintah Kota Batam itu akan dilaksanakan segera.

Diakuinya saat ini masih harus ada pencatatan macam-macam yang harus diselesaikan dan disiapkan legalnya. Tapi Darmin meyakinkan, akan diselesaikan segera. “Kita akan usahakan ya begitu tahun baru sudah satu tangan,” tegasnya.

Saat ditanya apakah dengan demikian BP Batam dibubarkan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, menjawab singkat, “Lebih kurang akan begitu.”

Beri Dampak Positif Bagi Investasi

Dilansir detikriau.org melalui liputan6.com, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, pembubaran Badan Pengusahaan (BP) Batam akan berdampak positif bagi investasi di Batam. Terlebih sejumlah industri kini siap menambah investasinya di wilayah yang berbatasan laut dengan Singapura tersebut.

Dia mengungkapkan, sejumlah industri di Batam merupakan industri dengan teknologi tinggi. Industri-industri tersebut ingin terus meningkatkan investasinya asalkan iklim investasi di Batam terus membaik.

“Di Batam ini sudah ada industri 4.0, seperti ada Schneider Electric, ada Infineon, itu semua mereka ingin lakukan ekspansi. Dan kawasan Nongsa akan menjadi Digital Hub. Tentu ini akan kita perbaiki situasi iklim yang kondusif,” ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Airlangga mengatakan, selain ekspansi, ada sejumlah investor baru yang ingin masuk ke Batam. Investor tersebut umumnya di sektor industri digital.

“Industri digital, tapi ini kan menunggu revisi PP 82 ini yang sedang dibahas. (Komitmen investasi di Batam) Kayak McDermott mereka ada tambahan order lagi, jadi mereka nambahkan tenaga kerja. (Total investasinya)‎ Kita lagi hitung,” ungkap dia.

Sementara terkait dengan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam, menurut Airlangga hal tersebut bukan menjadi masalah bagi investor. Yang diinginkan oleh para investor di Batam adalah kemudahan izin investasi.

“Pengusaha yang paling penting ingin tidak ada dualisme, ease of doing business ada kepastian,” tandas dia.