14 Desember 2025

Media Ekspres

Mengulas Berita dengan Data Akurat

Jika Pemkab Tak Mampu Tangani, DPRD Inhil Akan Bentuk Pansus

Bagikan..

“Terkait Persoalan PT IJA dan Masyarakat Desa Sungai Bela Kecamatan Kuindra”

dari kiri: Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna,  Amd Junaidi dan Edi Haryanto Sindrang
dari kiri: Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna, Amd Junaidi dan Edi Haryanto Sindrang

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Tidak kunjung tuntasnya persoalan antara masyarakat, khususnya petani pemilik lahan dengan pihak perusahaan membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil) merasa gerah.

Oleh karena itu, para wakil rakyat ini berencana akan menggulirkan dan membentuk Panitia Khusus (Pansus), dalam upaya penyelesaian berbagai persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak di Negeri Seribu Parit.

Seperti yang disampaikan Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna saat menghadiri pertemuan antara perwakilan masyarakat Sungai Bungus dan Sungai Ular, Kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra) dengan manajemen PT Indogreen Jaya Abadi (IJA), di aula lantai 5 Kantor Bupati, Jalan Akasia Tembilahan, Kamis (15/10/2015) kemarin.

Dimana, pada pertemuan yang difasilitasi langsung oleh Pemkab Inhil ini, PT IJA kembali tidak mengirimkan perwakilannya, seperti saat pertemuan beberapa waktu lalu di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan.

Menurut Iwan, apa yang ditunjukkan oleh PT IJA ini merupakan sikap yang tidak baik dan terkesan melawan Pemerintah Daerah (Pemda). Pasalnya, meskipun telah diundang dua kali, namun perusahaan tersebut tetap tidak mengirimkan perwakilannya.

Padahal, pembahasan ini bertujuan untuk mencari solusi dan jalan keluar terhadap persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat di dua tempat tersebut, yakni kerusakan lahan perkebunan dan pohon kelapa, yang diakibatkan aktifitas PT IJA.

“Jadi, kami minta kepada Pemkab Inhil melalui BLH untuk segera mengkaji persoalan ini. Kalau memang karena ulah perusahaan, langsung saja beri tindakan tegas,” kata Iwan.

Selanjunya, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini merekomendasikan kepada Pemda, agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan tersebut, karena keberadaannya dinilai lebih banyak memberikan mudharat daripada manfaat.

“Apabila ini tidak selesai juga oleh Pemkab Inhil, maka saya akan menggulirkan pembentukan Panus di DPRD,” pungkasnya. (adi)