Junaidi : Kalau Tidak Terlaksana Lebih Baik Alat Berat Pemda Dilelang Saja

Terkait Penyelamatan Kebun Kelapa Masyarakat Dengan Pola Swakelola,

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Mengingat terbatasnya dana dan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil), maka upaya penyelamatan perkebunan kelapa masyarakat harus dilakukan secara bertahap, salah satunya melalui pola swakelola.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Inhil, Amd Junaidi saat hearing bersama Dinas Perkebunan (Disbun), Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda), di ruang Baggar Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Ditegaskan Junaidi, apabila upaya penyelamatan perkebunan kelapa masyarakat dengan pola swakelola ini tidak terlaksana, maka pihaknya akan mengirimkan surat ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, untuk membatalkan permohonan alat berat yang telah disampaikan sebelumnya.

“Kemudian, alat berat yang merupakan aset pemda saat ini lebih baik kita lelang saja, sehingga tidak menjadi besi tua dan berkarat,” tutur Junaidi.

Dijelaskan Junaidi, apa yang mereka perjuangkan ini adalah semata-mata untuk masyarakat terutama para petani. Untuk itu, apabila Pemkab Inhil menemukan kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan programnya di lapangan, hendaknya dapat bersama-sama dengan DPRD mencari jalan keluar dan solusinya.

Apalagi, lanjut politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, kondisi perkebunan kelapa masyarakat sudah sangat memprihatinkan. Dimana, ribuan kilonya sudak mengalami kerusakan yang cukup parah.

“Ini bukanlah pekerjaan yang mudah, jadi mari kita saling memberi dukungan dan bekerjasama. Kalau ada yang salah tolong diperbaiki, supaya semua progam yang kita rencanakan, khususnya untuk perbaikan perkebunan kelapa masyarakat berjalan dengan baik dan lancar,” terangnya.

Apabila kondisi ini tidak bisa diperbaiki, kata Junaidi, berarti semua pihak terkaitlah yang mencoreng kearifan lokal di Negeri Seribu Parit, yang selama ini telah dijalankan dan dipertahankan oleh para orang tua serta masyarakat terdahulu.

“Kalau kita menunggu masyarakat atau petani yang memperbaikinya mana mungkin, karena mereka tidak akan mampu dan tidak memiliki dana. Jadi, kitalah yang harus berupaya semaksimal mungkin,” pungkasnya.(adi/adv)