TEMBILAHAN (detikriau.org) – Salah seorang pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ikatan Pemuda Masyarakat Tempatan Inderagiri Hilir (IPMTIH) Zulkifli AM meminta kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Tembilahan untuk mengawasi proses lelang peningkatan jalan di Inhil.
Hal tersebut disinyalir mencuatnya kabar panas terkait persoalan 8 paket yang hilang dari penayangan di LPSE Kabupaten Inhil tahun 2016.
Bahkan ia mengaku mendapat laporan dari masyarakat diduga terindikasi adanya pengkondisian rekanan seperti adanya dokumen teknis yang ambigu dan tidak jelas.
“Untuk itu kita meminta Kejari Tembilahan beserta aparat penegak hukum untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang coba bermain-main dalam proses lelang,” kata Pilay, sapaan akrab pria ini.
Ia juga berharap, hendaknya sebelum proses lelang dilakukan SKPD terkait memanggil atau mengundang organisasi-organisasi penyedia barang dan jasa seperti gapensi maupun organisasi kontruksi lainnya untuk menyampaikan rencana pekerjaan beserta syarat-syarat teknis.
Menurutnya cara itu cukup penting untuk membuka transparansi dan akuntabilitas serta kesempatan yang sama, sehingga pihak rekanan tahu mana kegiatan yang akan dilaksanakan dan kapan rencana tahapan pengumuman lelang.
“Jangan tiba-tiba muncul, kita tidak mau seperti pengalaman tahun-tahun sebelumnya, dimana pekerjaan asal-asalan, kan yang rugi masyarakat juga sebagai pengguna pembangun,” tegasnya./ Mirwan
BERITA TERHANGAT
Tindak Pidana Curanmor 9 TKP Libatkan Anak Di Bawah Umur Diungkap Polres Inhil
BPBD Inhil Terjunkan Tim untuk Padamkan Kebakaran Lahan di Desa Bayas Jaya, Kecamatan Kempas
Polres Inhil Ungkap Jaringan Narkotika Internasional, Amankan Shabu Hampir 3 Kg dan Puluhan Ekstasi