Kebijakan Ekonomi Kerakyatan Prabowo

detikriau.org – Ekonomi kerakyatakan adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang didasarkan pada UUD 45 pasal 33 yakni ekonomi yang didasarkan azas kekeluargaan dan sumber-sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai pemerintah.

Penegasan ini disampaikan calon presiden no 1, Prabowo Subianto dalam debat capres dengan capres no urut 2, joko Widodo, minggu (15/6/2014)
Menurut Prabowo, Intinya, ekonomi harus ditujukan pada penguatan dan pemberdayaan kekuatan rakyat. Tidak hanya pertumbuhan, pemerintah juga harus menjamin kondisi keselamatan dan perlindungan terhadap golongan rakyat tertinggal yang kurang mampu mengikuti persaingan abad 21

“Ini bedanya dengan sistem ekonomi barat atau neo liberal. Kadang-kadang Pemerintah hanya bertindak sebagai wakil. Kita tidak, pemerintah harus turun tangan, harus jadi pelopor, harus membela rakyat, tidak membiarkan kemiskinan dan tidak membiarkan yang lemah bersaing dengan yang kuat,” Sampaikan Prabowo

Untuk kebijakan investasi, Prabowo menyatakan bahwa kebijakan investasinya bersama Hatta adalah kebijakan investasi terbuka. Mendukung investasi asing tetapi tidak mematikan ekonomi rakyat. Harus memperkuat koperasi, ukm dan untuk itu harus mengalirkan dana yang lebih, massif dan tidak tanggung-tanggung untuk meningkatkan ekonomi rakyat.

Kata prabowo, sistem ini juga sudah dirintis pemerintahan SBY dengan banyak program seperti KUR, PNPM dan dana bergulir. Contohnya Dana bergulir, dengan hanya sebesar 5 T bisa menghidupkan 12 juta orang. Bagaimana kalau ditingkatkan 4 kali lipat? 20 T artinya akan ada sebanyak 48 juta masyarakat Indonesia bisa dapat kehidupan

“artinya kita tidak anti investasi asing. Silahkan masuk ke Indonesia tapi bawa uang. Jangan masuk Indonesia tetapi gunakan uang Indoensia. Ini bukan investasi asing namanya. Silahkan masuk bawa uang dan silahkan anda jadi kaya dari Indonesia. Kita tidak keberatan. Namun intinya ekopnomi untuk rakyat,” Tegas Prabowo. (dro)