KESERIUSAN SUKSESKAN WAJAR 9TH MASIH PATUT DIPERTANYAKAN

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Masyarakat meminta Dinas Pendidikan dan Komisi IV DPRD Inhil untuk proaktif melakukan pengawasan terhadap berbagai pungutan yang diberlakukan pihak sekolah kepada orang tua murid. Berbagai pungutan yang belakangan ini semakin terindikasi pungutan liar (pungli) tentunya akan menjadi penghambat suksesnya program pendidikan wajib belajar (WAJAR) 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

“Saya menilai belakangan ini pungutan-pungutan yang diberlakukan pihak sekolah kepada orang tua murid sepertinya sudah cukup terang-terangan. Tentunya kita berharap, pihak-pihak terkait seperti Dinas Pendidikan dan Komisi IV DPRD Inhil untuk lebih proaktif melakukan pengawasan,” Ujar Aam, salah seorang orang tua murid di  Tembilahan kepada detikriau.org, Senin (25/6)

Menurut Aam, untuk masuk sekolah dasar saja, pihak sekolah membuatkan edaran untuk kebutuhan pakaian seragam yang seluruhnya disediakan oleh sekolah. Yang menjadi pertanyaan dirinya, harga pakaian yang dibandrol ternyata sudah jauh melambung dari harga sebenarnya dipasaran. “Apa ini tidak bisa dikatakan pungli?, Kenapa tidak ada kebijakan untuk menyerahkan kepada masing-masing orang tua murid untuk memilih membeli seragam disekolah atau diluaran. Artinya, tidak ada keharusan agar seragam itu dibeli melalui sekolah,” Sarannya.

Berdasarkan surat edaran dari salah satu sekolah dasar negri di Kecamatan Tembilahan , untuk pakaian seragam batik dibandrol seharga Rp. 90 ribu per lembar. Padahal, harga baju batik jadi itu bisa didapatkan dengan kisaran harga Rp. 40 s/d Rp. 50 ribu saja.”Kalau pemerintah serius untuk suksesnya pendidikan wajib belajar, berbagai biaya yang dinilai sengaja memberatkan ini harusnya juga menjadi perhatian serius. Untuk beberapa jenis pakaian seragam SD saja, orang tua murid harus merogoh kantong sebesar Rp. 450 ribu. Menurut saya, kalau dibenarkan orang tua membeli diluaran, biaya yang dibutuhkan tidak sampai Rp. 300 Ribu. Mungkin untuk sebahagian orang biaya itu tidak terlalu besar. Tetapi bagaimana orang yang tidak mampu?. Saya nilai program wajib belajar hanya jadi sebuah slogan kosong jika tidak adanya komitmen yang jelas dari pihak-pihak terkait untuk melakukan pengawasan.” Kritiknya.

Keseriusan pemerintah untuk suksesnya program wajib belajar ini juga menuai kritikan pedas dari tokoh muda pemerhati Inhil, Tengku Suhandri. Ia menilai  keseriusan pihak-pihak terkait untuk mensukseskan berbagai program pemerintah khususunya bagi dunia pendidikan masih setengah hati.

Menurut Comel, panggilan akrab aktifis ini, Program Wajib Belajar sebuah program yang sangat baik. Dengan program ini, pemerintah berkomitmen tidak ada alasan lagi bagi setiap wajib belajar untuk tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun. “Bahkan dulu juga pernah digembor-gemborkan pendidikan gratis, Sayangnya dalam penerapan, saya nilai pihak-pihak terkait yang seharusnya mengawal suksesnya program ini masih setengah hati. Mbok ya itu Disdik dan pihak DPRD turun langsung, lihat itu bagaimana penerapan program ini dilapangan. Jangan hanya duduk dan mendengarkan informasi. Kasarnya, pengawasan jangan hanya sebatas lips service”Kritik Comel dengan nada kesal.(fsl)