Komisi II DPRD Inhil Hearing Bersama Perbankan

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Menindaklanjuti pertemuan dengan Dinas Koperasi (Diskop) pertengahan pekan lalu, Komisi II DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Senin (18/3) menggelar hearing dengan sejumlah perbankan.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Inhil, H Bakri beserta beberapa anggota, Herwanissitas, Zulkarnaen dan Edy Sindrang, membahas komitmen pihak Bank, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait Keredit Usaha Rakyat (KUR).

Dari tiga bank yang hadir, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Riau-kepri terdapat fakta bahwa Bank Riau-kepri hingga saat ini belum menyalurkan program KUR. Menurut pihak Bangk Riau-kepri, mereka baru ditujuk sebagai penyalur KUR sejak 2012 kemarin.

Beberpa kendala dikatakan Bank Riau Kepri seperti minimnya lembaga penjamin kerja-sama antar pihak bank dengan debitur menyebabkan pihak mereka kesulitan untuk menjalankan penyaluran KUR di Inhil. Meski demikian mereka berjanji akan mengikuti aturan main terhadap penyaluran KUR bagi masyarakat.

“Tahun 2013 ini kami diberi target sebesar Rp 4 milyar. Untuk cabang pembantu seperti yang terdapat di Guntung, Kecamatan Kateman dan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, masing-masing Rp 1 M. sedangkan di kantor Cabag Tembilahan sebesar Rp 2 M,” jelas Kepala Bank Riau-kepri cabang Tembilahan, Sugiarto

Untuk Bank BUMN seperti BRI dan BNI. Dua bank ini mengaku sudah menjalankan program KUR sejak beberapa tahun silam. Bahkan untuk bank BRI , mereka mengaku target yang diberikan sudah melampaui batas. Dimana sejak diluncurkanya program itu pada tahun  2008 kemarin BRI sudah merealisasikan KUR sebesar Rp 58 M dengan jumlah peminjam mencapai 4433 orang. Demikian pula dengan BNI, sejak 2011 silam sudah merealisasikan sebesar Rp 9,5 M.

“Perlu kami tegaskan, program ini adalah salah satu program yang tetap harus dijaga. Dimana dalam penyaluranya kami terus diawasi,” ungkap perwakilan Kepala BNI cabang Tembilahan, Suhendi.

Sementara itu Komisi II DPRD Inhil, meminta kepada pihak perbankan  untuk memberikan data penyaluran secara tertulis. Sehingga data yang diberikan itu bisa menjadi refrensi terhadap pengawasan penyaluran KUR bagi masyarakat. Selama ini, yang menjadi kendala DPRD dalam melakukan pengawasan adalah tidak terbukanya pihak perbankan memberikan data.

“Seharunya bank Riau-kepri penyaluran KUR-nya harus lebih banyak dari pada bank-bank lain. Karena hampir seluruh transaksi pemerintahan di Inhil, melalui bank Riau-kepri cabang Tembilahan,” tegas anggota Komisi II DPRD Inhil, pada hearing itu.(dro/*1)