Komisi III DPRD Inhil, 2014 Fokus Persoalan Infrastruktur

Tembilahan (www.detikriau.org) – Mempertimbangkan karakteristik Geografis Kabupaten Indragiri Hilir yang sangat berbeda dengan Daerah lain, karenanya diperlukan pembangunan infrastruktur yang kuat guna membuka akses ke daerah terpencil, membuka akses ekonomi dan pembangunan potensi daerah yang dimiliki. Oleh karenanya, Dewan dalam hal ini Komisi III DPRD Inhil menilai persoalan infrastruktur haruslah menjadi prioritas program pembangunan daerah.

Menurut Dewan dalam penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD 2014 sekaligus Penutupan masa sidang pertama 2013 yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Inhil, Jubair Malomo dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Inhil Jalan, HR Subrantas, Tembilahan kemaren, dengan luasan wilayah Kab Inhil ± 18.812,97 km2 yang terletak dibagian selatan Provinsi Riau yang merupakan daerah pantai dan rawa pasang surut serta penyebaran sungai hampir diseluruh Kecamatan. Untuk mengendalikan arus pasang surut, dibuatlah banyak parit-parit. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan Kab Inhil mendapatkan julukan Negri Seribu parit.

Sejalan dengan itu, dengan kondisi seperti ini, penyediaan sarana dan prasarana jalan juga sangat mendukung sektor transportasi karena tulang punggung pola distribusi barang maupun penumpang, sedangkan ketersedian infrastruktur lainnya seperti perumahan, air minum dan sanitasi pengelolaan sumberdaya air secara luas, merata dan berkelanjutan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dinilai Dewan, yang menjadi permasalahan selama ini adalah Kondisi Pelayanan dan penyediaan Infrastruktur jalan dan jembatan mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitasnya, hal ini disebabkan minimnya biaya perawatan, biaya operasional yang semangkin meningkat, dan sangat terbatasnya investasi baru. Masih banyaknya wilayah yang belum tersentuh oleh prasarana jalan sehingga masih banyak daerah/desa-desa yang terisolir dan terpencil dengan kondisi jalan tanah liat dan gambut serta jalan kerikil yang rusak berat.

“Oleh karenanya, dengan persoalan yang dihadapi ini, Komisi III, memprioritaskan untuk melakukan perbaikan ruas-ruas jalan seperti beberapa akses ruas jalan di tingkat Kecamatan yang kini kondisinya rusak parah diantaranya, ruas jalan Sungai Luar – Sungai Piring, Sungai Piring – Teluk Pinang, Teluk Pinang – Lahang Baru, Kota Baru – Reteh, Seberang Tembilahan – Enok dan lain-lain” Bacakan Jubair

Disamping untuk melakukan perbaikan beberapa ruas jalan Kecamatan, Komisi III juga memintakan untuk memprioritaskan pembangunan badan jalan menuju Ibu Kota Kabupaten yang saat ini belum terhubung. Seperti Kecamatan Guntung, Mandah, Pelangiran, Teluk Belengkokng, Pulau Burung dan Sungai Batang menuju Reteh. Membangun akses jalan Sapat menuju Terusan Mas  menuju Ibukota Kabupaten Indragiri Hilir yang saat ini belum terhubung, begitu juga dengan peningkatan ruas jalan Pulau Kijang – Kuala tungkal.

“juga diminta diberikannya dukungan anggaran yang maksimal untuk menggesa penyelesaian pembangunan jembatan enok. Serta juga dipandang perlu untuk meningkatkan kualitas dan mutu pekerjaan jalan agar pembangunan tidak perlu dilakukan berulang-ulang akibat rendahnya kualitas pekerjaan.” Sampikan Jubair.