KPU Tetapkan DPS Pilkada INHU 2015 Sebanyak 299.037 Pemilih

Rengat, (detikriau.org) – Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Muhammad Amin menyatakan pihaknya sudah  menetapkan jumlah Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Indragiri Hulu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Inhu tahun 2015.

“Jumlahnya  sebanyak 299.037 pemilih. Penetapan DPS tersebut dilakukan dalam rapat pleno KPU Inhu yang digelar, Rabu (2/9) kemaren di aula kantor KPU Inhu,” Sampaikan M Amin kepada sejumlah wartawan, Kamis (3/9/2015)

Dirincikannya,  jumlah DPS tersebut terdiri dari 152.001 pemilih laki-laki dan 147.036 pemilih perempuan. Pemilih ini tersebar di 14 kecamatan dan 194 desa/kelurahan yang akan memilih pada 838 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Selanjutnya, ditambahkan Amin, dalam satu bulan ini akan dilakukan pemutakhiran data pemilih, karena pada tanggal 2 Oktober 2015 akan dilakukan pleno penetapan Daftar Calon Tetap (DPT) Pilkada Inhu.

“Penetapan DPS dilakukan setelah tidak ada koreksi dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta dua perwakilan Pasangan Calon (Paslon),” ungkapnya.

Menurut Amin juga, sejauh ini, dari data dilapangan, ada lebih kurang sebanyak 6200 jiwa di Inhu yang belum memilik Nomor Induk Kependudukan (NIK). Untuk itu pihaknya akan berkoordinasi dengan Disduk Capil agar bisa langsung turun untuk membantu mereka memperoleh NIK.

Jika memang sulit juga terdaftar sebagai pemilih, maka akan ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dan semuanya sudah tercantum dalam PKPU No 12 tahun 2015 dan Amin juga mengakui untuk surat keterangan domisili akan bisa menimbulkan potensi masalah.

Dia berharap agar pihak pemerintah termasuk swasta untuk dapat membantu mensosialisasikan pelaksana Pilkada, melalui spanduk atau baliho ajakan untuk memilih tanggal 9 Desember 2015, agar sosialisasi dapat lebih menyentuh dan maksimal ke masyarakat.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kabupaten Inhu, Mulya Santoni mengaku tidak mempersoalkan jumlah DPS yang telah ditetapkan KPU. Namun, Panwaslu tetap mengawasi jumlah DPS itu sebelum ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). (Zal)