Kualitas Proyek Pemerintah di Nilai Rendah, Bupati Mendatang diminta Prioritaskan Pangkas Biaya Siluman

Tembilahan (www.detikriau.org) – Kalangan LSM meminta pihak Pemerintah untuk lebih mengawasi pengerjaan proyek-proyek yang digelontorkan melalu uang rakyat. Tanpa adanya pengawasi yang diawali sejak dini, tujuan pembangunan, terutama sarana fisik tidak akan mampu dinikmati masyarakat dalam jangka waktu panjang.

“kita menyaksikan banyak pengerjaan proyek-proyek fisik pemerintah belum lama selesai dikerjakan sudah kembali rusak. Kita meyakini pengerjaan proyek ini tidak dilaksanakan sesuai dengan standar kualitas yang sudah ditentukan,” Sampaikan Sekjend Fokus Ornop Inhil, Indra Gunawan, ahad (29/9)

Berdasarkan berbagai sumber informasi yang didapat ditambahkan Indra, disamping dinilai kurangnya pengawasan saat pelaksanaan, rendahnya kualitas proyek fisik pemerintah itu juga disebabkan banyaknya pembebanan biaya-biaya diluar Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah tertera. Misalnya, biaya siluman saat proses pelaksanaan tender, fee untuk oknum tertentu dan bahkan masih ditambah dengan pembebanan biaya untuk memuluskan proses pencairan dana.

Informasi ini diakui Indra, memang pihaknya belum mendapatkan data pasti, namun kabar itu kerap terdengar dan tidak menutup kemungkinan hal itu benar adanya apalgi bukti nyata proyek fisik pemerintah jarang yang mampu berusia panjang.

“sejalan dengan fungsinya, Fokus Ornop kedepannya sudah meagendakan untuk ikut melakukan pengawasan. Benar informasi itu baru sebatas kabar. Tapi kalau ada asap, biasanya pasti ada api,”Duga Indra.

Ditambahkan Indra, hal ini seharusnya juga menjadi perhatian bagi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Inhil yang tidak lama lagi akan dilantik. Ia berharap upaya perbaikan seluruh proses pengerjaan proyek-proyek pemerintah dapat menjadi salah satu agenda utama.

Indra menegaskan tidak bisa membebankan kesalahan rendahnya kualitas proyek semata kepada rekanan pelaksana. Tetapi lebih kepada sistem yang seperti sengaja diciptakan dan digiring pihak-pihak tertentu untuk juga ikut menikmati keuntungan.

“Bagaimana rekanan mau bekerja benar jika mereka masih harus dibebani berbagai biaya yang tidak jelas.  Bereskan dulu sistemnya baru kita bisa menuntut rekanan untuk bekerja benar,”Tegas Indra. (dro)