Massa Buruh dan Mahasiswa Demo Pemkab dan DPRD Inhil

Tuntut Penghapusan Outsourching, peningkatan UMK dan Persoalan Harga Kelapa

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Puluhan masa yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Inhil, HMI Tembilahan beserta gabungan Mahasiswa Unisi menggelar aksi damai. Aksi ini dilakukan di Halaman Kantor Disnakertrans dan  dilanjutkan ke Kantor Bupati dan DPRD Inhil.

Dalam orasinya di depan kantor Disnakertrans Inhil, massa demontrans yang turut mendapat pengamanan oleh Polres Inhil ini menyampaikan bahwa Upah Minimun Kabupaten (UMK) Inhil tahun 2013 yang diputuskan oleh Dewan Pengupahan sebesar 1.470.000 sama sekali tidak seimbang dengan kebutuhan hidup para buruh. Untuk itu, mereka meminta agar pemkab Inhil bisa menaikan nilai tersebut menjadi 1.900.000 hingga 2.000.000 rupiah.

Menyikapi kedatangan demontrans ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Inhil Hafitsah meminta beberapa perwakilan dari demonstran untuk melakukan dialog. Dalam dialog tersebut, perwakilan SPSI mengatakan bahwa nilai UMK Kabupaten Inhil yang ditetapkan dalam rapat penetapan UMK 14 November lalu dinilai masih sangat rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup yang harus ditanggung oleh para buruh.

“Kita Kecewa dengan kenaikan 18 persen dari jumlah UMK yang nilainya hanya 1.470.000, bagi kita nilai ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup di Inhil ini kita menuntut kenaikan sebesar 40 persen. jelas Nurhan selaku Sekretaris SPSI Inhil.

Setelah menyampaikan tuntutannya di kantor Disnakertrans Inhil, massa pun bergerak ke kantor Bupati dan menyampaikan aspirasi terkait harga kelapa dalam dan sawit yang saat ini makin mengalami penurunan.

Dikantor Bupati para Demonstran yang ingin bertemu langsung Bupati Kabupaten Inhil hanya dapat bertemu dengan Sekda dan Kadisbun Inhil.

Dalam orasinya, perwakilan mahasiswa Unisi syar’I arif menganggap Pemkab Inhil sama sekali tidak peduli dengan nasip petani kelapa di Inhil, turunya harga kelapa yang tidak diiringi sikap pemerintah membuktikan pemerintah tidak berpihak kepada para petani.

Tudingan ini langsung disanggah oleh Sekdakab Inhil, Alimudin. Ia menegaskan pemkab Inhil terus berupaya untuk mencarikan solusi terbaik meniyakpi persoalan yang terjadi saat ini.

“Kita bukan tidak peduli dengan permasalahan ini, tapi untuk menyelesaikan masalah ini tentunya perlu proses, kita akan tetap memeperjuangkan masalah ini,” jelasnya.

Menurut Sekda, Tim fasilitasi harga kelapa bersama perwakilan petani dan Komisi II DPRD Inhil rabu mendatang sudah bertolak ke Jakarta untuk menemui Dirjen Perkebunan RI membicarakan persoalan ini.

Merasa tidak puas dengan jawaban tersebut, masa pun bergerak ke Gedung DPRD Kabupaten Inhil. Salah seorang orator dihadapan beberapa anggota DPRD yang hadir, menegaskan bahwa pihaknya akan menentang para anggota Dewan pada Pemilu legislative mendatang jika permasalahan ini tidak bisa diatasi.

“Jika bapak (anggota Dewan. red) tidak bisa mengatasi permasalahan ini, ingat wajah saya, saya orang pertama yang akan menolak bapak dalam Pemilu nanti,” cetus perwakilan demonstran.

Aksi di gedung DPRD Inhil kemudian dilanjutkan dengan melakukan dialog antara perwakilan massa demontrans dengan pihak DPRD Inhil. (dro/*0)