Media diminta Bantu Angkat Persoalan Kelapa Inhil

Tembilalhan (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir meminta agar pers dapat membantu mengekplor berbagai persoalan yang ada di Inhil  khususnya persoalan perkebunan kelapa rakyat. Diakuinya luasan perkebunan kelapa yang terdapat di Inhil menjadikan sebuah kebanggaan untuk kabupaten dipesisir Provinsi Riau ini. Hanya saja, upaya penyelesaian berbagai persoalan yang kini menyelimutinya belum membuahkan hasil yang memuaskan.

“mencarikan solusi atas berbagai persoalan yang kini terus menggerogoti sektor penghasilan terbesar masyarakat Inhil ini tidak bisa dilakukan sendiri dan perlu keikutsertaan semua pihak termasuk provinsi dan pusat. Dengan bantuan media, kami berkeyakinan akan memiliki harapan lebih besar untuk mendapatkan dukungan itu,” Ujar Ketua komisi II DPRD Inhil, Junaidi ketika dikomfirmasi sejalan dengan peringatan HPN yang baru-baru ini dilaksanakan di Inhil, senin (23/3)

Setidaknya ditambahkan politisi dari Partai Golkar Inhil ini, ada tiga upaya yang harus dilakukan yakni hasil perkebunan kelapa dapat diupayakan untuk masuk dalam produk unggulan nasional, kemudian pendirian kluster dan penggudangan agar tidak terjadinya praktik monopoli.

Persoalan terbesar yang kini dihadapi sektor perkebunan kelapa rakyat menurutnya terletak pada perbaikan sistem pengairan. Tanpa adanya solusi terbaik untuk meminimalisir dampak kerusakan yang ditimbulkannya, upaya untuk menyelamatkan sumber penghasilan 70 persenan penghasilan ekonomi masyarakat Inhil ini menjadi sesuatu yang mustahil

Program perbaikan irigasi khususnya pembuatan tanggul dan sarana pendukung lainnya selama ini dirasakan membutuhkan biaya yang sangat besar. Untuk mengatasinya, ia menyarakan agar pelaksanaan perbaikan dilakukan melalui program swakelola. Melalui system ini, dipastikan akan mampu melakukan penghematan biaya hingga 50 persen.

“ jadi perbaikannya langsung oleh pemerintah melalui Dinas terkait. tidak perlu lagi melalui pihak ketiga. Hanya saja perlu adanya kediapan Dinas.” Usulnya.

Berdasarkan hitung-hitungan, mellaui program swakelola, biaya pembuatan tanggul untuk 1 kilonya hanya membutuhkan dana kurang lebih sebesar Rp 40 juta. Biaya ini berbeda jauh jika dilaksanakan melalui pihak ketiga yang membutuhkan dana hingga 70 juta per kilonya.

“Apalgi kita sudah mendapatkan komitmen dari pemerintah provinsi uantuk membantu penyediaan alat berat.” Tandasnya.

Sebagaimana diketahui, kerusakan terbesar perkebunan kelapa rakyat hari ini diperngaruhi terjadinya intrusi air laut yang disebabkan rusaknya tanggul perkebunan. Akibatnya, produksi kelapa merosot tajam dan bahkan kini sudah cukup banyak perkebunan kelapa rakyat yang tidak lagi mampu berproduksi. (adi/adv)