Mendikbud Ancam Laporkan Kepala Daerah ke KPK

“Jika Daerah tidak bayarkan TPG pegawai negeri sipil daerah (PNSD) triwulan I tahun 2014 dan kurang bayar tahun 2010-2013 hingga akhir bulan Ini”
detikriau.org — Mentri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia memberikan tengat waktu hingga akhir bulan ini kepada Daerah untuk menyalurkan Tunjangan Profesi Guru (TPG). Jika tidak dipatuhi, M Nuh akan akan melaporkan pimpinan tertinggi di Daerah itu ke pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Sebagaimana yang diberitakan situs JPNN.com, ancaman ini dilontarkan Kemendikbud karena enggan dikambinghitamkan atas keterlambatan pencairan TPG pegawai negeri sipil daerah (PNSD) triwulan I tahun 2014 dan kurang bayar tahun 2010-2013
Kemendikbud menyebutkan bahwa Rp 2,6 triliun dana tunjangan guru itu masih ditahan oleh pemerintah daerah. M Nuh mengatakan ada beberapa pemda yang sengaja menunda dengan berbagai alasan, misalnya belum adanya SK yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Padahal, kata dia, SK sudah dikeluarkan pihaknya sejak lama.
“Kami tidak akan segan-segan melaporkannya ke aparat penegak hukum. Ya bagaimana, semua elemen pencairan telah terpenuhi tapi tidak mau mencairkan,” katanya di Jakarta, kemarin.
Nuh menuturkan, dana sebesar Rp 2,6 triliun itu berada di kas 355 kota/kabupaten di Indonesia. Dana tersebut diketahui masih berada di kas Pemda usai diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Dalam laporan BPKP itu juga disampaikan ada sebanyak 122 kota/kabupaten yang justru kekurangan dana untuk pembayaran tunjangan guru tersebut. “Bagi yang kurang tentu akan ditambahi oleh pusat. Tapi yang sisa lebih itu ya tolong segera dibayarkan,” tandas mantan rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) itu.
Sementara, mengenai “bunga” atas dana yang lama di-endon pemda itu, ia mengatakan bahwa uang tersebut masuk dalam anggaran negara. Namun jika ternyata pihak Pemda enggan menyerahkan uang negara itu, maka akan menjadi bukti temuan KPK.
“Biar hukum yang berjalan. Kita kan tidak mungkin datangi, bongkar satu-satu. Jadi pasti jalur hukum yang akan kita ambil,” tutupnya.(dro)