TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh pihak terkait terutama aparatur di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa diminta untuk selalu berkerjasama dan berkoordinasi dalam penanganan masalah kesehatan masyarakat, khususnya gizi buruk.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Inhil, H Adriyanto terkait dengan masih tingginya kasus gizi buruk yang ditemukan dan terdata di Kabupaten Inhil.
Dikatakan Adriyanto, RT dan RW selaku ujung tombak Pemerintah Daerah (Pemda) harus mengetahui bagaimana kondisi masyarakat yang ada di wilayahnya, mulai dari segi perekonomian hingga kesehatan mereka.
“Jadi, perlu dilakukan pendataan di lapangan, sehingga program yang dijalankan lebih efektif dan tepat sasaran,” tutur Adriyanto saat diwawancarai awak media usai menghadiri Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor, dalam rangka advokasi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Gizi Buruk, di Gedung Daerah Engku Kelana Tembilahan, Senin (16/11/2015).
Contohnya saja, lanjut politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Inhil ini, jika saat pendataan ditemukan adanya penderita gizi buruk, maka segera laporkan ke fasilitan pelayanan kesehatan (fasyankes) terdekat.
Dengan demikian, penderita gizi buruk tersebut bisa segera ditangani dan diobati secara lebih intensif oleh tenaga kesehatan setempat, guna mencegah dan mengantisipasi sejak dini terjadinya berbagai hal yang tidak diinginkan.
“Penderita gizi buruk tidak bisa terlambat ditangani, sebab bisa berakibat fatal dan sangat mungkin membawa pada kematian,” imbuhnya. (adi)
BERITA TERHANGAT
Usulan Pinjam 200 M Ditolak DPRD, Ketua PAN Inhil : Segala yang Baik Lahir dari Persiapan yang Matang
Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil Hadiri Upacara Hari Sumpah Pemuda Ke-97 Tahun 2025
Ketua DPRD Inhil Serap Aspirasi Warga Lewat Reses III di Jalan Raja Ali Haji, Tirta 1, Masyarakat Menyampaikan Perbaikan Infrastruktur dan Rehabilitasi Surau Almuklisin