TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Fauzar menegaskan, oknum PNS Satpol PP yang terlibat tindak pidana pencurian terancam sanksi terberat dalam bentuk pemberhentian dari status PNS.
“Sanksi diberikan nantinya berdasarkan hasil rapat tim pertimbangan yang disesuaikan dengan PP nomor 53 tahun 2010 tentang kedesiplinan,” ungkap Fauzar kepada detikriau.org, Selasa (9/2/2016).
Diterangkan, terkait pelanggaran yang dilakukan PNS tersebut memiliki aturan resmi dengan 3 kategori yakni sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat.
Jika oknum PNS Satpol PP ditetapkan sanksi berat, maka menurutnya pemberentianlah sanksi yang diberikan, minimal penurunan pangkat.
“Yang jelas penetapan sanksi itu nanti dilakukan, karena kita belum menerima laporan tertulis dari instansinya,” tandasnya.
Sekedar meningatkan, belum lama ini oknum PNS Satpol PP terlibat tindak pidana pencurian terhadap sejumlah alat elektronik di gedung kantor Bupati Inhil, tepatnya di ruang BP3AKB lantai III. Dan saat ini, oknum tersebut telah diamankan oleh petugas kepolisian guna dilakukan proses jalur hukum. Mirwan
BERITA TERHANGAT
KUA Tanah Merah Gelar Bimbingan Pra-Nikah untuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah
Sambu Group Lakukan Adaptasi Lingkungan dengan Pengolahan Air Hujan
Kepala Desa Tanah Merah Pimpin Apel Pagi Hari Pertama, Berharap Keberkahan dalam Bertugas