Pasokan Air Macet, Heboh Kabar PDAM TI Bangkrut !

“Tak Bayar Tagihan, Pasokan Listrik PLN juga dikabarkan diputus”

Tembilahan (detikriau.org) – Masyarakat kota Tembilahan dan sekitarnya kembali berteriak. Pasokan sumber air bersih dari PDAM Tirta Indragiri sudah beberapa hari ini setetespun tak mengalir. Heboh beredar kabar ditengah masyarakat PDAM TI bangkrut.

“bang, kabarnya PDAM bangkrut ya? Katanya pasokan listrik juga sudah diputus karena sudah 7 bulan tak bayar tagihan,” Pertanyakan salah seorang warga Tembilahan Dulah kepada detikriau.org, rabu (25/11/2015)

Sri, warga Tembilahan Kota juga mempertanyakan hal senda. Menurutnya, pasokan air bersih dari PDAM dirumahnya sudah dua hari tak mengalir .

“untung saja saat ini musim hujan. Untuk sementara kita bisa memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Tadi saya dengar banyak warga yang bilang PDAM bangkrut.” Sampaikan Sri.

Menurut kabar yang beredar dimasyarakat, diputusnya pasokan listrik PLN menyebabkan PDAM TI tak bisa mengoperasionalkan mesin pompa untuk mensuplay kebutuhan air bagi pelanggannya.

Sayangnya upaya komfirmasi yang coba dilakukan detikriau.org di kantor PDAM TI di jalan M Boya tak membuahkan hasil. Salah seorang karyawan meminta komfirmasi langsung ke Direktur.

“Besok aja, sekarang bapak sedang ada pertemuan dengan Pemkab dan DPRD Inhil,” Ujarnya memberikan penjelasan.

Ditemui ditempat terpisah, salah seorang karyawan PDAM TI yang menolak namanya dipublikasikan juga enggan menjawab. Sambil berbisik ia justru mengabarkan bahwa karyawanpun sudah lima bulan tak mendapatkan gaji.

“gaji kita juga belum dibayarkan selama 5 bulan ini,” Sampaikannya sembari berbisik.

Kebutuhan air bersih sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Khususnya didaerah perkotaan. Kondisi apapun yang saat ini terjadi pada PDAM TI harusnya dapat dipublikasikan secara terbuka dan masyarakat berhak untuk mengetahui.

Bukan waktunya untuk mencari siapa yang salah. Semua pihak, termasuk masyarakat harus bersedia secara bersama-sama mencarikan solusi terbaik terlebih kepada pemerintah daerah untuk sesegera mungkin mengatasi permasalahan ini. (dro)