TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perjuangan Anak Negeri, Firmansyah meminta pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melalui dinas terkait untuk lebih memperketat pengawasan dunia pendidikan hingga ke pelosok desa.
Hal ini ia tekankan, agar masyarakat Inhil tidak lagi harus dibuat resah atas tingkah laku pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan, khususnya pada saat proses penerimaan siswa.
“Jangan sampai akibat adanya pungutan liar, banyak masyarakat yang menjadi ragu, bahkan tidak jadi menyekolahkan anaknya,” kata Firmansyah, Jum’at (26/6/2015).
Sebab itu lanjutnya, pemerintah perlu melakukan pengawasan lebih terkait kebijakan lembaga pendidikan Negeri di desa-desa, tidak hanya di Kota saja pengawasan dilakukan.
“Yang rentan terjadinya pungli itu biasanya di daerah pedesaan. Karena pengawasan pemerintah daerah masih kurang di sana, sehingga itu menjadi peluang untuk terjadinya pungli,” sebutnya lagi.
Apalagi, lanjut Firman, dengan kehadiran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), tentu pengeluaran di sekolah sudah terbantu, jadi tidak perlu lagi harus membebankan kepada masyarakat. (mirwan)
BERITA TERHANGAT
Tahun 2025,Kejari InHil Selamatkan Keuangan Negara Rp 1,6 M
Bupati Inhil Hadiri Perayaan Natal Oikumene 2025
3.983 Pegawai Pemerintah PPPK Paruh Waktu Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Resmi Menerima SK Pengangkatan oleh Bupati Inhil Herman