Penarikan 31 Perangkat Pertandingan Cabor Futsal Buah Ancaman PSSI

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Penarikan 31 orang perangkat pertandingan yang terjadi pada Cabang Olahraga Futsal PON XVIII Riau di Tembilahan dipastikan adalah buah ancaman yang dilayangkan PSSI kepada Panitia Pelaksana Besar (PB) Pekan Olahraga Nasional (PON). Permasalahan ini akibat terjadinya dualisme kepemimpinan, yakni  PSSI dibawah kepemimpinan Djohar Arifin dan PSSI  La Nyalla Mattalitti.

Dari informasi yang berhasil dirangkum detikriau.org. sebelumnya, PSSI dibawah kepemimpinan Djohar Arifin sudah melayangkan ancaman kepada PB PON untuk menarik semua perangkatnya apabila beberapa Tim yang tidak mengantongi rekomendasi dari pengurus provinsi PSSI tetap diikut sertakan dalam ajang PON ke XVIII. “Kita minta PB PON hanya mempertandingkan Tim yang mendapatkan rekomendasi dari Pengprov PSSI yang sah,”Ujar Sekjend PSSI Djohar Arifin,  Hadiyandra, Jum’at (6/9) kemaren.

Tim yang tidak mengantongi rekomendasi dari Pengprov PSSI yang sah menurut kubu Djohar Arifin itu adalah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Jambi dan juga termasuk Tim Provinsi Jawa Barat. “Kami harus bersikap tegas karena aturan PON sendiri juga tidak Professional. Akreditasi pemain sudah turun sejak dua bulan yang lalu, tapi masih ada Tim yang dibatalkan main dan disuruh play off,”Ungkapnya.

Oleh karena itu, PSSI melarang seluruh perangkat yang berada dibawahnya untuk memimpin pertandingan yang melibatkan Tim yang tidak mendapatkan rekomendasi dari Pengprov PSSI yang sah.

Untuk diketahui, cikal bakal permasalahan disebabkan adanya aturan yang dikeluarkan PB PON yang mengharuskan semua tim yang akan ikut berlaga di ajang PON XVIII untuk mendapatkan rekomendasi dari Pengprov PSSI.

Ada beberapa Pengprov yang sebelumnya kepengurusan PSSI-nya sudah diambil alih oleh PSSI Djohar karena bergabung dengan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) dibawah pimpinan Nyalla Mattalitti, ternyata masih ikut mengirimkan Tim.

Sangat disayangkan, seharusnya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebagai badan olahraga tertinggi ditanah air yang berhak menentukan regulasi dan menetapkan tim mana saja yang berhak tampil ternyata harus mendapatkan intervensi dari PSSI dengan celah masuk keharusan adanya surat rekomendasi dari PSSI bagi setiap Tim yang akan ikut bertanding. (dro/jpnn)