Pencabutan Undi Pedagang Kawasan Kuliner Kelapa Gading Ricuh

“Disperindag Inhil disebut Pembohong, Buta hati dan Pikiran”

“Juga Berencana untuk Mendatangi Bupati Inhil demi Menuntut Keadilan”

Tembilahan (detikriau.org) – Proses pencabutan undian eks pedagang pujasera jl kapten muchtar yang akan menempati lokasi baru di kawasan kuliner “kelapa gading” jalan HR Subrantas di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Inhil di Tembilahan, jum’at (6/9/2014) ricuh.

Kebijakan Disperindag yang mengutamakan penyewa lapak langsung dari Pemda (pihak kedua.red) dibandingkan pedagang penyewa dari pihak kedua menjadi titik permasalahan. Mereka menyebut Disperindag Inhil “pembohong”.

Pengakuan beberapa pedagang lokasi eks pujasera jalan kapten Muchtar kepada detikriau.org yang meminta nama mereka tidak dipublikasikan menilai bahwa kebijakan pemda sangatlah tidak adil. Bahkan dengan tegas mereka menyebut diperindag Inhil “buta hati dan pikiran”.

“Ini kebijakan yang sangat tidak adil. Kita yang bertahun-tahun berdagang dan mengais rezky dikawasan pujasera tetapi justru kita tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan lapak baru di kawasan kuliner “kelapa gading,” Kecamnya dengan nada suara kesal

Diakuinya, puluhan pedagang sebagaimana juga dirinya selama ini menyewa lapak pujasera dari pihak kedua. Setiap bulan, mereka diharuskan membayarkan uang sewa sebesar Rp 700 hingga Rp 950 ribu. Sementara pihak yang mengaku pemilik (penyewa lapak dari pemda. red) hanya membayarakan retribusi kepada pemerintah sebesar Rp 30 ribuan perbulannya.

“harusnya pemerintah mengutamakan pedagang. Bukan pihak kedua yang me ngaku pemilik asset pemda dan menarik uang sewa dari kami,” Kritiknya dengan dengan nada suara tinggi.

Rekan pedagang penyewa lainnya juga melontarkan ungkapan protes yang hampir senada, ia menyayangkan tidak komitmennya disperindag Inhil dengan hasil pertemuan beberapa waktu lalu. Saat itu menurutnya Disperindag sudah menegaskan bahwa pemerintah akan mengutamakan pedagang yang berjualan bukannya pihak yang memanfaatkan asset Pemda itu untuk mencari keuntungan dengan menyewakannya kembali kepada pihak ketiga.

“kasihan orang kecil seperti kami pak. Harusnya kami-kami yang benar-benar ingin berdagang yang diprioritaskan. Apakah pemerintah buta hati dan pikiran hingga tidak sedikitpun mengerti dengan kondisi kami,” Ungkap wanita berperawakan gemuk ini dengan menahan isak

Menurutnya, pihak yang mengaku pemilik asset pemda dimana ia menyewa tempat berdagang selama ini merupakan seorang PNS dilingkungan Pemkab Inhil, sejak berdirinya pujasera, sekalipun ia tidak pernah memanfaatkan lapaknya untuk berjualan tetapi hanya memanfaatkannya dengan cara menyewakannya kepada pihak ketiga dengan menarik sewa yang jauh dari kewajiban yang harus dibayarakannya kepada pemda.

“mereka memiliki koneksi dengan pejabat hingga dapat kesempatan untuk menyewa langsung dari pemda. Kami tidak bisa karena kami hanya orang kecil. Kami hanya menjadi lahan orang-orang seperti ini untuk mendapatkan penghasilan. Bukankah sama saja artinya mereka makan diatas keringat kami?,” pertanyakannya.

Wanita berkulit hitam manis berperawakan kecil rekan senasib pedagang lainnya menyatakan harusnya pemerintah daerah menjadi pengayom masyarakat, pembela kaum lemah dan menolong masyarakatnya yang tidak mampu. Tapi dengan kondisi hari ini, pemerintah menurutnya hanya berpihak kepada golongan berduit yang mencari rezky diatas penderitaan kaum lemah.

“jika kami diberikan kesempatan untuk menyewa langsung dengan pemda bukankah biaya bulanan yang harus kami keluarkan jauh lebih kecil? Kelebihan biaya itu bisa kami manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menyekolahkan anak-anak kami. Tapi hari ini kami ditindas, pemerintah tidak perduli dan terksesan membiarkan kondisi seperti ini.” Protesnya.

Mereka mengaku akan terus berjuang  dan berencana untuk mendatangi Bupati Inhil demi menuntut keadilan  (dro)